Suara.com - Partai Demokrat geram saat bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, mendapat teror telur busuk hingga kaos kaki. Demokrat mengecam peristiwa yang terjadi di kantor DPW Partai NasDem Aceh tersebut.
Kejadian tidak menyenangkan tersebut bermula menjelang acara silaturahmi capres 2024 usungan Koalisi Perubahan, di mana Anies dijadwalkan bertemu dengan warga Aceh di Lapangan Pango. Adapun mantan Gubernur DKI Jakarta itu mulai safari politik di Serambi Mekkah sejak 2-3 Desember 2022.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani pun menyebut bentuk teror kepada Anies itu sebagai tindakan pengecut. Ia juga menilai aksi itu merupakan bentuk dari pihak yang takut dengan perubahan.
"Tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan," kecam Kamhar Lakumani seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Minggu (4/12/2022).
Kamhar menilai bahwa aksi teror itu bukan gaya politik warga Aceh maupun masyarakat di sejumlah daerah Indonesia. Menurutnya, selama ini belum pernah terjadi tindakan sehina tersebut, di mana bakal capres diteror telur busuk.
"Kita sudah menjalani berulang kali Pemilu, namun tak ada praktek (teror pelemparan telur busuk) serendah dan sehina ini sebelumnya," tegasnya.
"Mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan," ucap Kamhar.
"Setelah gagal narasi fitnah dan hoaks membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat," sambungnya.
Demi menghindari kejadian serupa di daerah lain, Kamhar mendesak aparat kepolisian agar segera menindak tegas pelaku. Terlebih ia menilai banyak pihak yang berupaya menjegal langkah politik Anies yang berniat maju sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Baca Juga: Berpeluang Rujuk Dengan Gerindra, PKS Siap Tinggalkan Anies Demi Prabowo?
"Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat harus melakukan kontrol demokrasi atas kekuasaan," kata Kamhar.
"Karena bukan tidak mungkin ada kekuatan yang ingin membenturkan sesama masyarakat agar terjadi kekacauan yang bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan Pemilu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Berpeluang Rujuk Dengan Gerindra, PKS Siap Tinggalkan Anies Demi Prabowo?
-
Safari Politik Anies Diwarnai Aksi Lempar Telur Busuk, Relawan Santai: Menguntungkan!
-
Tokoh Lembaga Adat Minangkabau Sepakat Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Petinggi Partai Demokrat Ngaku Capek Ditanya Kapan Deklarasi Anies Baswedan-AHY Digelar
-
Anies Baswedan Orasi di Depan Ribuan Warga Riau: Rapikan Barisan untuk Anies
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan