Suara.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menilai generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini sebagai salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia. BTN mencatat ada sebanyak 5,8 juta generasi millenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Hal tersebut menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.
"Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk didalamnya generasi millenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini yang diperkirakan sebanyak 47% belum
memiliki rumah merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia," kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 dengan tema "Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Ditengah Ketidakpastian Ekonomi Global", di Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Haru menambahkan, selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, prospek sektor properti di Indonesia ke depan juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. "Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi," imbuhnya.
Seperti diketahui, Pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III 2022 tumbuh sebesar7,70% yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.
Berdasarkan survey dari Bank Indonesia pada Q3 2022, 74.53% responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. "Oleh karena itu Bank BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN," kata Haru.
Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. "Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ujarnya.
BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. "Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Baca Juga: Tega, Bayi Dibuang di Teras Rumah Warga Kubu Raya, Kantongan Isinya Susu Kotak
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengungkapkan untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan dari sisi supply salah satunya dengan meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan. "Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada BTN Tahun 2023," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Hadiahi Erina Gudono dan Kaesang Pangarep Rumah Seharga Rp 98 M, Benarkah?
-
Muncul Momen Saling Memaafkan Keluarga Ryan Dono dan Yessy, Warganet Kasih Wejangan: Jangan Balikan..
-
Akhirnya! Ibu Ryan Dono Angkat Bicara Masalah Mahar Sertifikat Rumah
-
Duh! Ryan Dono Ternyata Diblokir oleh Yessy Anitoma: Padahal WhatsApp sama Instagram Nggak Aku Blokir
-
Saling Berseteru, Ryan Dono Ungkap Masih Sayang dengan Yessy si Duta Sertifikat Rumah
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
-
Dana Korupsi Rp13 T Dialokasikan untuk Beasiswa, Purbaya: Disalurkan Tahun Depan
Terkini
-
Anak Buah Nadiem Ikut Kembalikan Uang Korupsi Laptop Rp10 Miliar, Kejagung: Bukan Cuma dari Vendor
-
Istri di Kebon Jeruk Tega Potong Alat Vital Suami Hingga Tewas: Cemburu Buta Jadi Pemicu
-
Bongkar Kelamnya Budaya Riset Dosen, Mendiktisaintek: Yang Meneliti Cuma 30 Persen, Itu-itu Saja
-
Rekonstruksi Pembunuhan Bos Elpiji: Dendam Utang Jadi Adegan Berdarah di Kebon Jeruk!
-
Baru Sebulan Lebih Jabat Menkeu, Purbaya Dianggap Berkinerja Baik, Apa Rahasianya?
-
Donald Trump: Bertemu Xi Jinping Akan Menghasilkan Kesepakatan Fantastis!
-
Menteri Pigai Usulkan Aturan Jadikan Indonesia Negara Pertama yang Anggap Korupsi Pelanggaran HAM
-
Anggaran Riset Dosen Naik Rp3 Triliun! Tapi Ada 'Titipan' Prabowo, Apa Itu?
-
Ketua Partai Hijau Murka 11 Warga Penolak Tambang Divonis Bersalah: Muak dengan Peradilan Negeri Ini
-
Masuk Daftar Menteri Berkinerja Buruk, Natalius Pigai Sebut Lembaga Survei Tak Kredibel