Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoal waktu pelantikan Laksamana Yudo Margoni menjadi Panglima TNI.
Terpenting saat ini, kata dia, DPR RI sudah memberikan persetujuan atas penunjukan Yudo sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa.
"Kalau pelantikan nanti kami tunggu pemerintah, khususnya presiden, kapan dapat melantik Panglima TNI," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Meutya, pelantikan Yudo tidak akan melewati akhir tahun. Yudo diperkirakan dilantik pada Desember, mengingat Andika yang memasuki masa pensiun pada bulan yang sama.
"Tentu bulan Desember, nggak mungkin lebih karena Pak Andika selesai di bulan ini," ujarnya.
Terpisah, Laksamana Yudo Margono mengatakan dirinya menunggu pelantikan oleh Jokowi untuk diangkat secara resmi menjadi Panglima TNI.
Hal itu disampaikan Yudo usai DPR memberikan persetujuan terhadap dirinya untuk menjadi Panglima TNI.
"Dan tentunya, kami menunggu untuk dilantik bapak presiden," kata Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Yudo mengatakan, setelah resmi menjabat, dirinya tentu akan segera melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI.
Baca Juga: Ramai Desakan Cabut Pangkat Tituler Deddy Corbuzier, Ini Respons Laksamana Yudo
"Seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya akan meningkatkan hal-hal yang sudah atau program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima TNI Jenderal Andika," kata Yudo.
DPR RI memberikan persetujuan terhadap Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Kekinian setelah pemberian persetujuan itu, Yudo tinggal menunggu dilantik Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimipin rapat paripurna menanyakan persetujuan kepada sidang untuk memberhentikan Andika terlebih dahulu.
"Sekarang perkenankan kami, apakah laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Jenderal Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI," kata Puan, Selasa (13/12/2022).
Puan selanjutnya menanyakan persetujuan anggota Dewan untuk pengangkatan Yudo sebagai Panglima TNI.
"Dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui?," tanya Puan yang dijawab setuju oleh peserta sidang.
Tag
Berita Terkait
-
Profil Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI Baru Gantikan Andika Perkasa
-
Ramai Desakan Cabut Pangkat Tituler Deddy Corbuzier, Ini Respons Laksamana Yudo
-
Anies dan Istrinya Selalu Hadir di Pernikahan Anak Presiden: Jokowi Sudah Tuntas Menjalankan Tugasnya...
-
Puan Berharap Laksamana TNI Yudo Margono Membawa Kinerja Institusi TNI Semakin Baik
-
DPR RI Menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
-
IHSG 'Kebakaran' Imbas Kabar MSCI, Saham-saham Idola Pasar Mendadak ARB!
Terkini
-
Operasi Pekat Jaya Digelar Jelang Ramadan, Polda Metro Sasar Tawuran hingga Premanisme!
-
Pengeluaran Masih Nombok, Buruh Jakarta Desak Pramono Anung Revisi UMP 2026 di Depan Balai Kota
-
Siapa yang Mencopotnya? Chiki Fawzi Curhat Diberhentikan Jadi Petugas Haji karena Ada Arahan Atasan
-
Video Pedagang Es Gabus Dihakimi di Jalanan Bikin Geram, Ini 7 Faktanya
-
ICJR: Aparat TNI-Polri yang Paksa dan Intimidasi Pedagang Es Jadul Bisa Dipidana hingga 7 Tahun!
-
Ketua KPK Setyo Budiyanto: 1.916 Laporan Gratifikasi Masuk, Kuantitas Naik tapi Nilai Menurun
-
Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri di Sleman, KemenPPPA Soroti Trauma Korban
-
Amukan Badai Salju di New York: 10 Nyawa Melayang, Kota Berstatus Kode Biru
-
Bisa Jadi Pintu Masuk Reshuffle, Kursi Kosong Wamenkeu Bikin Panas Dingin Menteri Lain
-
Ketua KPK Paparkan Statistik Korupsi 2025 di DPR: 116 Perkara Disidik dan 11 Kali OTT