Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan jika pemerintah sedang memulai membahas subsidi kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan demi membuat Indonesia tidak kalah dengan negara lain.
Sejauh ini, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai ingin membangun ekosistem kendaraan listrik. Demi melancarkan hal itu, pihaknya mulai berhitung terkait subsidi.
"Kita sedang hitung dan bicarakan. Kita membangun ekosistem," kata Luhut di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Luhut mengatakan, rencana subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik di Indonesia akan berkaca pada Thailand dan Vietnam sebagai benchmark atau tolak ukur.
Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik akan menimbulkan berbagai dampak positif. Salah satunya mampu memperbaiki kualitas udara menjadi lebih bersih.
"Jadi kita jangan sampai kalah (dengan negara lain). Ini tidak boleh dilihat hanya satu sisi namun harus dilihat secara komprehensif," jelas Luhut.
Karena itu, Luhut menerangkan bahwa subsidi bagi kendaraan listrik di Indonesia juga tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain.
"Berapa banyak subsidi? Kita tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain, karena itu akan merugikan Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sedang mengkaji berbagai aspek untuk memberikan insentif bagi transisi dan konversi mobil, motor, dan angkutan umum dari konvensional ke berbasis listrik.
Baca Juga: BSU Cair Lagi, Datang ke Kantor Pos Bawa KTP Dapat Rp 600 Ribu
Pemerintah, katanya, terus menerus melakukan rapat tentang pengembangan mobil listrik ini. Bagaimana memikirkan tentang insentif agar Indonesia nanti jangan hanya menjadi market di kawasan Asia. Indonesia menuju kepada penyesuaian lingkungan itu.
Moeldoko mengatakan insentif memang diperlukan untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik.
Thailand dan Vietnam telah menerapkan insentif bagi industri kendaraan listrik untuk mempercepat pertumbuhan kendaraan yang diklaim ramah lingkungan itu.
Bahkan, Moeldoko menyebut besaran insentif tersebut sudah dirumuskan oleh jajaran pemerintah. [ANTARA]
Berita Terkait
-
BSU Cair Lagi, Datang ke Kantor Pos Bawa KTP Dapat Rp 600 Ribu
-
Ojol Mau Dikasih Subsidi Kendaraan Listrik, MTI Malah Sebut Tak Tepat Sasaran
-
Yah, Bakrie Mundurkan Rencana IPO Anak Usaha Saingan Tesla
-
Dear Rakyat Miskin, Beli LPG 3 Kg Bakal Dibatasi Tahun Depan
-
Pos Indonesia Jamin Penyaluran BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Wilayah 3T Tepat Waktu
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Tepis Tudingan Penistaan Agama, JK Putar Video Konflik Poso dan Maluku: Itu Sejarah Kekejaman
-
Kontraktor Nuklir AS Hilang Tanpa Jejak, Publik Tuding Negara Pelakunya
-
Konsisten Bela Palestina lewat Parlemen, Jazuli Juwaini Diganjar KWP Award 2026
-
Misteri Tewasnya 11 Ilmuwan Nuklir AS, Trump Berharap Kebetulan, FBI Bongkar Fakta Ini
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Kemlu: Semua Pihak Harus Menahan Diri
-
Menteri HAM Cium Aroma Skenario Pojokkan Pemerintah di Balik Laporan Polisi Terhadap Feri Amsari Cs
-
Bukan karena Iran dan AS Damai, Ini Sebab Selat Hormuz Dibuka Kembali
-
Bukan Cuma Blokir Konten, Guru Besar Unair Bongkar 'Cara Halus' Membungkam Kritik di Ruang Digital
-
KWP Nobatkan Novita Wijayanti Jadi Legislator Paling Aspiratif
-
Sebut Istana Alergi Pengamat, Prof. Henri Subiakto Singgung Bahaya Budaya ABS di Lingkaran Prabowo