Raker dengan Kemendag Mendadak Batal, DPR Jengkel pada Zulkifli Hasan

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus jengkel bukan main kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ia mempertanyakan soal rapat kerja (raker) DPR dengan Kementerian Perdagangan yang tak jadi digelar pada Rabu (14/12/2022).

Padahal menurut Deddy, hari Kamis seharusnya sudah diagendakan rapat paripurna masa sidang. Namun, batalnya raker membuat pembahasan soal penyerapan anggaran dan persiapan kebutuhan pasar menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 masih belum jelas.

"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendag.

"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan)," tegasnya.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan mendag.

"Yang ini beda. Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," katanya.

Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI menggelar raker untuk mengevaluasi penyerapan anggaran serta kesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.

Artinya, kata Deddy, saat ini krusial, di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siap dalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.

Baca Juga: Kondisi Keluarga Yessy Sulit Ekonomi, Dedi Mulyadi Menguak Alasannya, Padahal Ayahnya Anggota TNI

"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tambahnya.

Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteri yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddy menduga Zulkifli Hasan sengaja menghindar dari Komisi VI DPR RI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.

"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR," ujar Deddy. [Antara]