Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang bicara terkait politik dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Terkait itu Peneliti ICW Kurnia Ramdhana menyebut pernyataan itu menunjukkan dangkalnya analisa Alexander. Hal itu juga dimaknainya sebagai upaya untuk merenggut hak rakyat terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya.
"Kesimpulan ini tergambar jelas dari pernyataan Alexander Marwata yang mengusulkan agar meniadakan Pilkada langsung di beberapa daerah lalu diubah dengan mekanisme penunjukan Kepala Daerah dari pemerintah pusat. Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisa," kata Kuria lewat keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Kurnia mengatakan Pilkada tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan tidak serta merta mengatasi permasalahan korupsi. Hal itu justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme.
"Kami melihat terdapat analisa yang bengkok dari pernyataan Alex. Contohnya saat ia menyalahkan Pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, problematikanya bukan Pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik," kata Kurnia.
Pada persoalan itu kata Kurnia, seharusnya sebagai solusi bukan mengusulkan Pilkada tak langsung.
"Melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, sosialisasi anti politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik," kata dia.
Sebelumnya pimpinan KPK mengusulkan Pilkada di beberapa daerah dilakukan penunjukkan langsung oleh pemerintah. Adapun yang menyampaikan usulan tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Alex beralasan tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.
"Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung," ucap Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
Berita Terkait
-
Selvi Ananda Jawab Resep Perawatan Pakai Minyak Tawon, Watak Gibran Rakabuming Dibongkar Istri
-
10 Potret Kompak Jan Ethes dan Sedah Mirah, Joget-joget di Kesakralan Acara Pernikahan Kaesang dan Erina
-
Terungkap! Siapapun Capresnya, Jokowi Pilih Dua Sosok Ini yang Jadi Cawapres 2024
-
Ancaman Masa Lalu Surya Paloh Membekas di Hati Jokowi, Jadi Pemicu Hubungan Panas-Dingin?
-
Anies Dinilai Curi Start Kampanye, NasDem Pasang Badan: Belum Ada Tahapan Pemilu, Apa yang Dilanggar?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI