Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang bicara terkait politik dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Terkait itu Peneliti ICW Kurnia Ramdhana menyebut pernyataan itu menunjukkan dangkalnya analisa Alexander. Hal itu juga dimaknainya sebagai upaya untuk merenggut hak rakyat terlibat dalam proses pemilihan umum di daerahnya.
"Kesimpulan ini tergambar jelas dari pernyataan Alexander Marwata yang mengusulkan agar meniadakan Pilkada langsung di beberapa daerah lalu diubah dengan mekanisme penunjukan Kepala Daerah dari pemerintah pusat. Bagi kami, pernyataan itu terlalu melompat dari permasalahan sebenarnya dan dangkal secara analisa," kata Kuria lewat keterangannya, Kamis (15/12/2022).
Kurnia mengatakan Pilkada tak langsung atau menggunakan mekanisme penunjukan tidak serta merta mengatasi permasalahan korupsi. Hal itu justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan menguatnya isu nepotisme.
"Kami melihat terdapat analisa yang bengkok dari pernyataan Alex. Contohnya saat ia menyalahkan Pilkada langsung di tengah maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Padahal, problematikanya bukan Pilkada langsung, melainkan pada ruang gelap pembiayaan kampanye, masifnya politik uang, dan rekrutmen partai politik," kata Kurnia.
Pada persoalan itu kata Kurnia, seharusnya sebagai solusi bukan mengusulkan Pilkada tak langsung.
"Melainkan memperbaiki regulasi kepemiluan, sosialisasi anti politik uang kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan integritas partai politik," kata dia.
Sebelumnya pimpinan KPK mengusulkan Pilkada di beberapa daerah dilakukan penunjukkan langsung oleh pemerintah. Adapun yang menyampaikan usulan tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Alex beralasan tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.
"Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung," ucap Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
Berita Terkait
-
Selvi Ananda Jawab Resep Perawatan Pakai Minyak Tawon, Watak Gibran Rakabuming Dibongkar Istri
-
10 Potret Kompak Jan Ethes dan Sedah Mirah, Joget-joget di Kesakralan Acara Pernikahan Kaesang dan Erina
-
Terungkap! Siapapun Capresnya, Jokowi Pilih Dua Sosok Ini yang Jadi Cawapres 2024
-
Ancaman Masa Lalu Surya Paloh Membekas di Hati Jokowi, Jadi Pemicu Hubungan Panas-Dingin?
-
Anies Dinilai Curi Start Kampanye, NasDem Pasang Badan: Belum Ada Tahapan Pemilu, Apa yang Dilanggar?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line