Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dikenal sering menyuarakan kekhawatirannya akan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
Refly kerap membuka dugaan Pemilu 2024 diselenggarakan semata demi kepentingan penguasa dan berpotensi menyingkirkan figur-figur yang berlawanan, contohnya Anies Baswedan.
Hal ini pula yang kembali Refly bahas di salah satu video unggahannya. Refly blak-blakan mengungkap lima skenario yang bisa dipakai pihak Istana untuk menjegal Anies berjaya di Pemilu 2024.
"Kalau Anies itu biasa-biasa saja, pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi saya pikirkan, Istana makin hari makin bergosip soal Anies ini," ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube-nya, Kamis (15/12/2022).
"Analis-analis, relawan-relawan, pembenci-pembenci Anies, (berdiskusi) kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini," sambungnya.
Menurut Refly ada lima skenario yang dipertimbangkan untuk mencegah Anies maju ke kontestasi politik nasional, yang tentu saja memiliki risikonya masing-masing.
"Satu, jadikan Anies tersangka. Pokoknya salah nggak salah, jadikan saja tersangka, kan mudah. Nah hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat, apakah rakyat akan terima atau tidak," ucap Refly.
Kemudian skenario kedua yang bisa dipertimbangkan adalah membujuk Partai NasDem untuk kembali ke lingkaran Istana. "Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya," terang Refly.
"Termasuk juga data yang pernah diungkap oleh beberapa survei Istana, bahwa NasDem terancam kehilangan pemilihnya bahkan tidak lulus parliamentary threshold," imbuhnya.
Baca Juga: Kagetnya Jokowi Karena Heru Budi Dukung Anies Baswedan, Faktanya Ini
Bila dua skenario tak berhasil, ada cara ketiga dengan menggoda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti dengan memberi kesempatan Prabowo Subianto untuk maju ke Pemilu 2024 berpasangan dengan Ahmad Heryawan (Aher) kendati nanti berujung kekalahan.
"Yang keempat, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY ketimbang Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak," beber Refly.
Sementara langkah terakhir yang bisa ditempuh adalah menyetop partai lain untuk berkoalisi dengan calon pendukung Anies.
"Satu diambil, cukup untuk menghilangkan Anies Baswedan," tandasnya.
Namun semua skenario ini tak akan terlaksana apabila bakal Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, tetap solid mendukung Anies.
Ujian terberatnya tentu di Partai NasDem yang sudah 8 tahun menjadi pendukung Presiden Joko Widodo. Pasalnya belakangan Partai NasDem seperti sudah siap didepak dari koalisi pemerintah karena mendeklarasikan Anies sebagai bacapres.
Berita Terkait
-
Bisa Menang Telak, PKS Bocorkan Cawapres Anies Baswedan Dengan Banyak Pendukung di Dua Provinsi Ini
-
Amien Rais Gigit Jari, Partai Buruh Asyik Promosi Nomor Urut Pemilu 2024 di Patung Kuda
-
Survei Poltracking: Anies Kuasai Bagian Barat Pulau Jawa, Ganjar Dominasi Jateng dan Jatim
-
Partai NasDem: Gak Ada Lagi Mundur, Semua Tegak Lurus Maju Menangkan Anies Jadi Presiden
-
Syukur NasDem Dapat Nomor Urut 5: Mudah Diingat Kalangan Muslim
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut