Suara.com - Partai Demokrat menilai deklarasi koalisi dengan NasDem dan PKS tidak perlu terburu-buru karena harus menunggu semua hal dibicarakan sebelum akhirnya koalisi benar-benar dibentuk.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan hal yang harus selesai dibicarakan, misalnya terkait konfigurasi calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024.
Pembicaraan terkait paslon menjadi penting. Pasalnya nama paslon memang sudah harus disiapkan lantaran nantinya akan diumumkan berbarengan dengan deklarasi koalisi.
"Partai Demokrat berpandangan bahwa deklarasi nanti sudah satu paket sekaligus Capres dan Cawapres. Segala sesuatunya juga sudah mesti selesai dibicarakan," kata Kamhar dihubungi, Senin (19/12/2022).
Bukan cuma soal konfigurasi paslon, dikatakan Kamhar, koalisi juga harus mempersiapkan format pemerintahan ke depan.
"Sehingga setelah koalisi dideklarasikan, tak ada lagi dinamika yang tak perlu yang bisa mempengaruhi soliditas koalisi. Oleh karena itu, tak mesti buru-buru karena begitu dideklarasikan tak ada lagi keragu-raguan, semuanya mesti totalitas untuk pemenangan," kata Kamhar.
Sementara itu Demokrat sendiri belum memastikan kapan waktu untuk deklarasi. Mereka masih menunggu keputusan resmi dari Majelis Tinggi Partai.
"Menunggu hasil rapat Majelis Tinggi Partai. Insyaallah awal tahun depan," kata Kamhar.
PKS Tunggu Majelis Syura
Baca Juga: Safari Politik Anies Disebut Tak Ngefek Tingkatkan Suara, NasDem: Seperti Itu di Survei Tak Masalah
Partai Keadilan Sejahtera segera menentukan sikap politik terkait Pilpres 2024. Sikap politik itu mencakup arah koalisi hingga calon presideh pilihan.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pengambilan sikap itu ditentukan Majelis Syura PKS. Adapun waktunya, tegantung Majelis Syura.
"Sejauh ini belum perubahan dari pernyataan Ketua Majelis Syuro bahwa akhir tahun ini kemungkinan PKS akan membahas sikap politiknya terkait Pilpres," kata Kholid kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Kholid menegakan DPP PKS meunggu keputan Majelis Syura dalam menentukan sikap politik.
Sementara itu mengenai kapan waktu yang pasti PKS mengambil sikap tersebut, Kholid belum memastikan.
"Jadwal spesifiknya di pimpinan Majelis Syura. Kami tidak bisa sampaikan karena itu prerogatif Majelis Syura," ujar Kholid.
Berita Terkait
-
Safari Politik Anies Disebut Tak Ngefek Tingkatkan Suara, NasDem: Seperti Itu di Survei Tak Masalah
-
Jokowi Diminta Belajar dari BJ Habibie untuk Pemilu Mendatang: Berniatlah Husnul Khotimah
-
Peneliti BRIN: Tupoksi Jokowi Menyiapkan Pemilu 2024 Sukses, Bukan Rekrut Calon Presiden
-
Mantan Atasan Bongkar Sifat Anies saat Jadi Bawahan: Pintar Ngomong, Big Zero
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya