Suara.com - Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro menyarankan agar Presiden Joko Widodo mempersiapkan masa pensiunnya sebagai kepala negara secara husnul khotimah.
Saran ini dilontarkan Siti Zuhro terkait pernyataan presiden yang dinilai mulai sibuk mengurusi calon presiden berikutnya yang akan menggantikannya.
"Menurut saya, Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," kata Siti Zuhro dalam diskusi Publik Ngopi dari Seberang Istanah: Merangkum 2022 Menyambut 2023 yang dikutip Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com (19/12).
Husnul Khotimah dalam konteks ini dijabarkannya sebagai mengakhiri tugas dengan baik dan bersih sebagai kepala negara.
Zuhro menambahkan, isu-isu terkait pemilu sepert penundaan pemilu atau presiden tiga periode seharusnya bisa dikendalikan Jokowi, bukan dibiarkan.
"Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana agar mensukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi Negara tadi itu MPR DPR DPD engga celamitan, pincang sendiri, rendah sendiri, mereka lupa bahwa apa yang disampaikan kepada public itu membuat keresahan baru, ketidakpastian," kata Zuhro.
Zuhro lantas mencontohkan mantan presiden BJ Habibie yang masih bertanggung jawab atas tugasnya sebagai kepala negara meski saat itu dibenci DPR.
"Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab. Nah saya kira Pak Jokowi harus melakukan hal yang sama supaya tidak terus-menerus terjadi kegaduhan," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi dinilai mulai mengurusi soal capres pengganti dirinya usai berakhinya masa jabatan 2024 nanti.
Baca Juga: Pilpres 2024 Jokowi vs Surya Paloh, Anies Baswedan Disebut Cuma Boneka?
Jokowi menyampaikan sejumlah kriteria calon pemimpin ideal kala berpidato di hadapan para relawan. Mulai dari mencari capres yang mau melanjutkan program-program yang telah ada, hingga yang mau turun menemui rakyat alih-alih diam di ruangan ber-AC.
Berita Terkait
-
Pilpres 2024 Jokowi vs Surya Paloh, Anies Baswedan Disebut Cuma Boneka?
-
Sandiaga Uno Siap Nyapres Tapi Masih Menunggu Prabowo Subianto
-
Sandiaga Uno Siap Nyapres, Ungkap Hubungannya dengan Gerindra dan Prabowo
-
Diminta Jokowi Waspada Hadapi Nataru, Kapolri Terjunkan 166 Ribu Personel Amankan 50 Ribu Objek
-
Erina Gudono Ledek Pose Foto Suaminya Saat Kirab: Mas Kaesang Pamer Cincin Terus
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah