Suara.com - Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan dengan pernyataannya soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai pengingat, Luhut meminta KPK untuk mengurangi OTT karena dianggap membuat image negara menjadi buruk. Karena itulah Luhut mendorong digitalisasi pemerintah untuk menutup celah korupsi.
Namun Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Sebab Ma'ruf menilai penindakan berupa OTT KPK masih diperlukan.
Dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ma'ruf menilai diperlukan pendekatan trisula untuk mengatasi korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," ujar Ma'ruf dalam keterangan langsungnya di agenda Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Ma'ruf Amin berpendapat OTT KPK tetap bisa dilakukan selama diiringi dengan pendidikan antikorupsi secara komprehensif.
OTT sendiri merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK sebagai bagian dari penindakan. Karena itulah, bila aspek pencegahan dan pendidikan antkorupsi sudah berhasil, maka penindakan bisa diminimalisir.
"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," tutur Ma'ruf Amin.
"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," imbuhnya.
Karena itulah Ma'ruf Amin mendorong supaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi ditingkatkan lagi. "Jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tandasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar KPK mengurangi OTT karena berdampak terhadap image negara.
Luhut menilai niat korupsi tidak akan muncul apabila seseorang bekerja dengan hati. Namun Luhut juga tidak menampik ada beberapa pihak yang akan berbuat "nakal".
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, itu nggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ungkap Luhut.
Berita Terkait
-
Kritik Telak Ucapan Luhut, Novel Baswedan : OTT Bisa Sasar Pejabat Siapa Saja, Kalau Tertangkap Sulit Ditolong
-
Luhut Murka saat Tahu Akan Digocek Perusahaan Baterai Kendaraan Listrik Dunia
-
Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis
-
Demokrat 'Puji' Usul Luhut Kurangi OTT, Disebut Bisa Hilangkan Korupsi: Sekalian Aja Hapus KPK, Iya Nggak?
-
Heboh Luhut Minta Jangan Sering-sering OTT KPK, Mahfud MD Pasang Badan: Apa yang Salah?
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
BrahMos vs Fattah 1: Timur Tengah Membara, Indonesia Ikut Beli Rudal yang Ditakuti Barat
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Ahmad Sahroni Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Teror Terhadap Demokrasi
-
Data Dukcapil: Penduduk Indonesia Terbanyak Berasal dari Shio Tikus
-
Rismon Sianipar Tantang Roy Suryo Bedah Ijazah Jokowi, Temukan Bukti Forensik Stempel dan Emboss
-
Kejari Jakbar Setor Rp530 Miliar Hasil Rampasan Kasus Judi Online ke Kas Negara
-
Indonesia Beli Rudal BrahMos, Barat Ketar-ketir! Bisa Tenggelamkan Kapal Induk dalam Hitungan Detik
-
Wamen HAM Soroti Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus, Minta Polisi Usut Tuntas dan Terbuka
-
4 Fakta Menarik Rudal BrahMos PJ-10 yang Baru Dibeli Indonesia: Setara Tomahawk Milik AS
-
Daftar Negara Timur Tengah Dihujani Rudal Neraka Iran