Suara.com - Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan dengan pernyataannya soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai pengingat, Luhut meminta KPK untuk mengurangi OTT karena dianggap membuat image negara menjadi buruk. Karena itulah Luhut mendorong digitalisasi pemerintah untuk menutup celah korupsi.
Namun Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Sebab Ma'ruf menilai penindakan berupa OTT KPK masih diperlukan.
Dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ma'ruf menilai diperlukan pendekatan trisula untuk mengatasi korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," ujar Ma'ruf dalam keterangan langsungnya di agenda Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Ma'ruf Amin berpendapat OTT KPK tetap bisa dilakukan selama diiringi dengan pendidikan antikorupsi secara komprehensif.
OTT sendiri merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK sebagai bagian dari penindakan. Karena itulah, bila aspek pencegahan dan pendidikan antkorupsi sudah berhasil, maka penindakan bisa diminimalisir.
"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," tutur Ma'ruf Amin.
"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," imbuhnya.
Karena itulah Ma'ruf Amin mendorong supaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi ditingkatkan lagi. "Jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tandasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar KPK mengurangi OTT karena berdampak terhadap image negara.
Luhut menilai niat korupsi tidak akan muncul apabila seseorang bekerja dengan hati. Namun Luhut juga tidak menampik ada beberapa pihak yang akan berbuat "nakal".
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, itu nggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ungkap Luhut.
Berita Terkait
-
Kritik Telak Ucapan Luhut, Novel Baswedan : OTT Bisa Sasar Pejabat Siapa Saja, Kalau Tertangkap Sulit Ditolong
-
Luhut Murka saat Tahu Akan Digocek Perusahaan Baterai Kendaraan Listrik Dunia
-
Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis
-
Demokrat 'Puji' Usul Luhut Kurangi OTT, Disebut Bisa Hilangkan Korupsi: Sekalian Aja Hapus KPK, Iya Nggak?
-
Heboh Luhut Minta Jangan Sering-sering OTT KPK, Mahfud MD Pasang Badan: Apa yang Salah?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?