Suara.com - Partai Ummat ikut angkat bicara soal sindiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Istana dituduh menjadi penyebab tidak lolosnya partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya merasa tidak berguna kalau hanya untuk menanggapi ucapan Jokowi tersebut.
"Kami sedang fokus, sehingga kami sementara tak ada waktu untuk menanggapi hal-hal lain yang kurang produktif bagi partai kami," kata Mustofa melansir WartaEkonomi--Jaringan Suara.com, Kamis (22/12/2022).
Mustofa mengaku saat ini dirinya tengah fokus dengan keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) atas mediasi yang sudah dilakukan. Hasil dari mediasi tersebut ialah meminta Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual ulang di wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
"Mohon maaf, karena sudah ada putusan resmi Bawaslu, maka kami mentaatinya dengan bekerja keras untuk memenuhi perintah Bawaslu," ujarnya.
Meski demikian, Mustofa menganggap kalau sindiran Jokowi tersebut menjadi bentuk dari perhatian Kepala Negara terhadap keberadaan Partai Ummat.
"Kepedulian itu sangat penting, karena keberadaan Partai Ummat berarti menarik perhatian. Apalagi jika presiden memang bermaksud menanggapi masalah kami, ini tentu sebuah kemajuan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalan politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikam selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.
Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.
Baca Juga: 'Ketua Dari Medan' Al Nahyan Muncul Pakai Singlet di Ucapan Hari Ibu Jokowi, Netizen Gemas
"Tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi.
Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.
"Saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa," kata Jokowi.
"KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada," sambung Jokowi.
Berita Terkait
-
Gencarkan Hilirisasi SDA, Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
-
Momen Jokowi Bertemu Presiden Vietnam hingga Menanam Pohon Bersama di Istana Bogor
-
Fakta-fakta PPKM Bakal Dihentikan Akhir Tahun: Jokowi Siapkan Keppres, RI Siap Masuk Endemi?
-
Ngeri! Demokrat Ungkap Ada Operasi Politik Gagalkan Koalisi, Sebut Curhatan Jokowi Cuma Upaya Cuci Tangan
-
Momen Gibran Tatap Wajah Selvi Ananda Bikin Netizen Baper
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!