Suara.com - Partai Ummat ikut angkat bicara soal sindiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Istana dituduh menjadi penyebab tidak lolosnya partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya merasa tidak berguna kalau hanya untuk menanggapi ucapan Jokowi tersebut.
"Kami sedang fokus, sehingga kami sementara tak ada waktu untuk menanggapi hal-hal lain yang kurang produktif bagi partai kami," kata Mustofa melansir WartaEkonomi--Jaringan Suara.com, Kamis (22/12/2022).
Mustofa mengaku saat ini dirinya tengah fokus dengan keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) atas mediasi yang sudah dilakukan. Hasil dari mediasi tersebut ialah meminta Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual ulang di wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
"Mohon maaf, karena sudah ada putusan resmi Bawaslu, maka kami mentaatinya dengan bekerja keras untuk memenuhi perintah Bawaslu," ujarnya.
Meski demikian, Mustofa menganggap kalau sindiran Jokowi tersebut menjadi bentuk dari perhatian Kepala Negara terhadap keberadaan Partai Ummat.
"Kepedulian itu sangat penting, karena keberadaan Partai Ummat berarti menarik perhatian. Apalagi jika presiden memang bermaksud menanggapi masalah kami, ini tentu sebuah kemajuan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalan politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikam selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.
Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.
Baca Juga: 'Ketua Dari Medan' Al Nahyan Muncul Pakai Singlet di Ucapan Hari Ibu Jokowi, Netizen Gemas
"Tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi.
Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.
"Saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa," kata Jokowi.
"KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada," sambung Jokowi.
Berita Terkait
-
Gencarkan Hilirisasi SDA, Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023
-
Momen Jokowi Bertemu Presiden Vietnam hingga Menanam Pohon Bersama di Istana Bogor
-
Fakta-fakta PPKM Bakal Dihentikan Akhir Tahun: Jokowi Siapkan Keppres, RI Siap Masuk Endemi?
-
Ngeri! Demokrat Ungkap Ada Operasi Politik Gagalkan Koalisi, Sebut Curhatan Jokowi Cuma Upaya Cuci Tangan
-
Momen Gibran Tatap Wajah Selvi Ananda Bikin Netizen Baper
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran