Suara.com - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, turut menanggapi soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
"Justru harusnya pemerintahnya Intervensi dong, jangan sampai saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," tuturnya.
Djarot yang duduk di Komisi IV menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka impor beras tak perlu terjadi.
"Coba buka satukan, perlu engga kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tatapan Lirih Mantan Wapres Try Sutrisno Saat Dijenguk Jokowi di RSPAD
Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Kekuatan Terus Membesar, Pemilih PDIP, Golkar dan PPP Memilih Ganjar Jadi Presiden 2024
-
Tatapan Lirih Mantan Wapres Try Sutrisno Saat Dijenguk Jokowi di RSPAD
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
-
Jenguk Mantan Wapres Try Sutrisno, Jokowi: Alhamdulillah Beliau Dalam Keadaan Baik
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana