Suara.com - Presiden Jokowi mengaku kesal karena kerap dituduh mengintervensi atau ikut campur sejumlah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mulai dari urusan partai yang tak lolos verifikasi, hingga koalisi partai yang gagal.
Oleh karena itu, sejumlah pihak menganggap Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak netral.
Politisi PDIP, Deddy Sitorus membantah tudingan tersebut. Bahwa, apa yang sudah dilakukan Jokowi belakangan ini tidak menunjukan suatu hal yang salah.
Hanya saja, kata dia, sikap Jokowi selalu diributkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, salah satunya adalah PKS dan Demokrat.
"PKS dan demokrat terus menggonggongi oh ini curang, ini intervensi. Padahal saya melihat tidak ada yang salah dilakukan Pak Jokowi," katanya dikutip dari tayangan Kanal KOMPAS TV pada Sabtu, (24/12/2022).
Selain itu, pihaknya juga tak melihat adanya keributan ataupun kecurigaan di tengah rakyat. Justru, rakyat memberi penilaian puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang ribut itu PKS dengan Demokrat jadi jujur saja," tegasnya.
Deddy Sitorus justru percaya bahwa Presiden Jokowi tidak akan menggunakan kekuatannya dalam urusan pemilu mendatang.
"Saya percaya pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan dalam politik karena karakternya tidak begitu," jelasnya.
Baca Juga: Laga Timnas Indonesia vs Kamboja Dihadiri Presiden Joko Widodo, Shin Tae-yong: Sempurna
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan 'kegerahannya' tak kala berpidato saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia menyinggung soal tudingan kepadanya ikut campur dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Partai mana yang disinggung Jokowi?
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur apalagi mengintervensi proses seleksi parpol peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.
Atas tuduhan itu, Jokowi pun bertanya-tanya kenapa ia maupun Istana selalu diseret-seret dalam urusan pemilu. Padahal baik dirinya maupun Istana tak ada kaitannya, apalagi sampai mengurus teknis pemilu.
Sekali lagi Jokowi menegaskan, bahwa soal verifikasi parpol peserta pemilu ada tugas dari KPU. Ia juga menyebut, KPU pasti independen dalam hal ini.
"Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas Jokowi.
Berita Terkait
-
Soal Tanah Calon Rumah Presiden Jokowi, Bupati Karanganyar: BPHTB-nya Senilai Rp 5 Miliar
-
Politisi PKB: Kapan dan Siapa yang Terkena Reshuffle? Hanya Tuhan dan Jokowi yang Tahu
-
Jago Demokrat untuk Pilpres 2024 Mengerucut ke Anies Baswedan - AHY
-
Jajaran Menteri Jokowi yang Pernah Kena Reshuffle, Giliran Siapa Selanjutnya?
-
Kinerja Menteri Tinggi, Jokowi Galau Reshuffle Menteri dari NasDem
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045