Suara.com - Presiden Jokowi mengaku kesal karena kerap dituduh mengintervensi atau ikut campur sejumlah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mulai dari urusan partai yang tak lolos verifikasi, hingga koalisi partai yang gagal.
Oleh karena itu, sejumlah pihak menganggap Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak netral.
Politisi PDIP, Deddy Sitorus membantah tudingan tersebut. Bahwa, apa yang sudah dilakukan Jokowi belakangan ini tidak menunjukan suatu hal yang salah.
Hanya saja, kata dia, sikap Jokowi selalu diributkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, salah satunya adalah PKS dan Demokrat.
"PKS dan demokrat terus menggonggongi oh ini curang, ini intervensi. Padahal saya melihat tidak ada yang salah dilakukan Pak Jokowi," katanya dikutip dari tayangan Kanal KOMPAS TV pada Sabtu, (24/12/2022).
Selain itu, pihaknya juga tak melihat adanya keributan ataupun kecurigaan di tengah rakyat. Justru, rakyat memberi penilaian puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang ribut itu PKS dengan Demokrat jadi jujur saja," tegasnya.
Deddy Sitorus justru percaya bahwa Presiden Jokowi tidak akan menggunakan kekuatannya dalam urusan pemilu mendatang.
"Saya percaya pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan dalam politik karena karakternya tidak begitu," jelasnya.
Baca Juga: Laga Timnas Indonesia vs Kamboja Dihadiri Presiden Joko Widodo, Shin Tae-yong: Sempurna
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan 'kegerahannya' tak kala berpidato saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia menyinggung soal tudingan kepadanya ikut campur dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Partai mana yang disinggung Jokowi?
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, dirinya maupun pihak Istana tidak pernah ikut campur apalagi mengintervensi proses seleksi parpol peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.
Atas tuduhan itu, Jokowi pun bertanya-tanya kenapa ia maupun Istana selalu diseret-seret dalam urusan pemilu. Padahal baik dirinya maupun Istana tak ada kaitannya, apalagi sampai mengurus teknis pemilu.
Sekali lagi Jokowi menegaskan, bahwa soal verifikasi parpol peserta pemilu ada tugas dari KPU. Ia juga menyebut, KPU pasti independen dalam hal ini.
"Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas Jokowi.
Berita Terkait
-
Soal Tanah Calon Rumah Presiden Jokowi, Bupati Karanganyar: BPHTB-nya Senilai Rp 5 Miliar
-
Politisi PKB: Kapan dan Siapa yang Terkena Reshuffle? Hanya Tuhan dan Jokowi yang Tahu
-
Jago Demokrat untuk Pilpres 2024 Mengerucut ke Anies Baswedan - AHY
-
Jajaran Menteri Jokowi yang Pernah Kena Reshuffle, Giliran Siapa Selanjutnya?
-
Kinerja Menteri Tinggi, Jokowi Galau Reshuffle Menteri dari NasDem
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT