Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan tengah mempertontonkan arogansi politik, menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi.
Permintaan Djarot itu diketahui sebagai tanggapan atas sinyal perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Adapun dua menteri dadi NasDem yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Kamhar menilai permintaan evaluasi itu sebagai tindakan intervensi. Bahkan menurutnya, intervensi itu bisa berujung kepasa memposisikan Jokowi yang dianggap hanya petugas partai. Padahal jelas, masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," kata Kamhar kepada wartawan, dikutip Rabu (27/12/2022).
Ia lantas mengkritik Djarot yang seharusnya sadar diri akan posisinya yang tidak boleh mengintervensi hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle, melalui sikapnya yang meminta mengevaluasi dua menteri NasDem.
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," kata Kamhar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hanya Jokowi yang mengetahui kebutuhan kabinet dan pemerintahan, apakah memang perlu atau tidak reshuffle.
"Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle," kata Herzaky.
Termasuk mengenai penilian kinerja para pembantunya di kabinet, hanya Jokowi yang tahu.
"Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujar Herzaky.
Karena itu, Herzaky mengingatkan agar Jokowi tidak ceroboh menyoal perombakan kabinet. Ia meminta Jokowi benar-benar berhati-hati.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," tutur Herzaky.
Harapan rakyat itu ialah agar reshuffle semisal dilakukan sekalipun sapat membawa manfaat bagi kepentingan rakyat.
"Bukan langkah politis semata, yang tak berdampak apa-apa bagi nasib rakyat banyak yang kesusahan sejak pandemi," katanya.
Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi
Berita Terkait
-
Menteri NasDem Bakal di Singkirkan Kabinet, Tuan Guru Bajang Dikabarkan Jadi Menteri Pertanian
-
Jegal Anies Baswedan Agar Tak Jadi Presiden, Istana Duetkan Ganjar Pranowo Dan Andika Perkasa?
-
Soal Korupsi di Indonesia, Jokowi Dianggap Tak Serius Lakukan Pemberantasan
-
Erina Gudono Dianggap Mirip dengan Jessica Milla, Mimpi Kaesang Pangarep Akhirnya Terwujud!
-
Anies Baswedan Dapat Nama Yohanes dari Pemuka Agama di Papua, Politisi PDIP: Semoga Jadi Presiden RI Pertama Non Muslim
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah
-
Rayakan HUT ke-80 TNI di Monas, Tarif Transportasi Umum Jakarta Jadi Rp80
-
Kepala BPHL Dicecar Pembangunan Jalan di Kawasan IUP PT WKM, Hakim: Saudara Kok Nggak Bisa Jawab!