- Dosen Fisipol UGM, Gilang Desti Parahita, menilai komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo menciptakan jarak dengan realitas masyarakat.
- Pemerintah dikritik karena mengabaikan empati serta gagal mengakui kesulitan ekonomi nyata yang dihadapi warga saat ini.
- Narasi optimisme pemerintah dianggap tidak relevan bagi masyarakat marginal yang tertekan kenaikan harga dan penurunan daya beli.
Suara.com - Dosen Komunikasi Pemerintahan dan Politik Fisipol UGM, Gilang Desti Parahita, menyoroti komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin menciptakan jarak dengan masyarakat. Menurutnya, narasi optimisme yang terus digaungkan pemerintah tidak sejalan dengan realitas ekonomi dan sosial yang dirasakan warga di lapangan.
Gilang menilai persoalan utama bukan sekadar pada isi pesan pemerintah, melainkan absennya empati dalam komunikasi publik yang disampaikan presiden.
"Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden yang terhormat ini adalah penyebutan-penyebutan apa pun, pengalaman apa yang dirasakan oleh rakyat," kata Gilang, dikutip Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam teori komunikasi publik setidaknya terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan pemerintah saat menghadapi krisis atau persoalan besar.
Pertama adalah pendekatan epideitik yang menekankan penguatan identitas bersama sebagai bangsa. Kedua adalah pendekatan deliberatif yang menonjolkan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan masalah.
Namun, menurut Gilang, dua pendekatan itu menjadi tidak efektif ketika tidak dibarengi pengakuan terhadap keresahan publik. Ia menilai pidato yang hanya menonjolkan optimisme atau instruksi pemerintah justru terasa jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Persoalannya adalah ketika dua pendekatan ini ya, yang epideitik maupun yang deliberatif ini tidak juga menyertakan empati kepada publik," ujarnya.
Gilang menyebut pemerintah semestinya terlebih dahulu mengakui kondisi sulit yang tengah dialami masyarakat, mulai dari rupiah melemah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok hingga menurunnya daya beli. Pengakuan eksplisit itu dinilai penting agar publik merasa didengar.
Ia mengaku menemukan langsung keresahan tersebut saat melakukan riset di Lombok Timur terhadap kelompok masyarakat marginal, seperti perempuan, warga miskin, dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Pernah Dibantu Megawati saat Masih 'Luntang-Lantung'
Dalam riset itu, warga mengeluhkan harga hasil ternak yang turun drastis karena daya beli masyarakat melemah, sementara harga kebutuhan pokok justru meningkat.
Itu sebabnya narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi "baik-baik saja" dianggap sulit diterima sebagian warga.
"Terjadi jarak yang terlalu jauh antara narasi tunggal pemerintah tentang optimisme dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Persepsi publik, kata Gilang, sering kali berbeda dengan data makroekonomi yang dipaparkan pemerintah.
Menurutnya, keresahan publik saat ini dapat terlihat dari percakapan yang berkembang di media sosial maupun pengalaman sehari-hari masyarakat, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga persoalan akses bantuan sosial yang dinilai makin rumit akibat proses digitalisasi dan verifikasi data.
"Nah, ini enggak bisa kita menyebut sesederhana ekonomi sedang baik-baik saja," tegasnya.
Narasi optimisme ekonomi yang digembar-gemborkan mungkin terasa relevan hanya bagi kelompok elite yang memiliki akses sumber daya besar. Namun berbeda bagi warga biasa yang menghadapi tekanan hidup sehari-hari.
Berita Terkait
-
Prabowo Ungkap Pernah Dibantu Megawati saat Masih 'Luntang-Lantung'
-
Prabowo ke PDIP: Alangkah Manisnya Kalau Semua Partai di Pemerintah
-
Yakin Rupiah Menguat Usai Pidato Prabowo, Surya Paloh: Selain Optimisme Apalagi yang Kita Punya?
-
Apa Itu Danantara Sumber Daya Indonesia? 'Senjata' Baru Prabowo Sikat Mafia
-
BI Mulai Kehabisan Cadev? Prabowo Wajibkan Eksportir Parkir Dolar di RI Mulai 1 Juni 2026
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang