Pro dan Kontra Tarif KRL Commuter Buat Si Miskin dan Si Kaya, Apa Kriterianya?

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menyesuaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line pada 2023 mendatang.

Namun penyesuaian itu hanya diberikan pada golongan kaya atau mampu. Sementara untuk masyarakat biasa atau yang tergolong miskin tidak akan dikenakan penyesuaian tarif.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 beberapa waktu lalu.

“Kalau (tarif) KRL 2023 enggak naik, Insya Allah, tapi yang sudah berdasi memang yang kemampuan finansialnya tinggi musti bayar lain. Jadi kalau yang average sampai 2023 kita tidak naik,” ujar Menhub di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Desember 2022.

Rencana penyesuaian tarif KRL untuk golongan ‘berdasi’ tersebut lantas menimbulkan reaksi dari beragam kalangan masyarakat.

Komisi V DPR RI kritik Kemenhub

Salah satunya dari anggota Komisi V DPR RI Fransi Gerindra, Sudewo. Menurut dia, jika rencana penyesuaian tersebut hendak diterapkan, maka tantangan bagi Kemenhub adalah untuk memperjelas kriteria golongan mampu dan tidak mampu.

Jika dalam tataran kriteria itu saja Kemenhub tidak tuntas, Sudewo khawatir kebijakan tersebut justru malah menimbulkan kecemburuan sosial.

"Kriterianya harus jelas, yang dikatakan kaya itu yang seperti apa dan referensinya dari mana itu harus jelas. Maka perlu kehati-hatian. Kalau sampai implementasinya itu tidak tepat bisa menimbulkan kegaduhan," kata Sudewo kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).

Baca Juga: Netizen Kecam Perbedaan Tarif KRL: Jadi Orang Kaya Sekarang Lebih Mudah

"Jangan sampai salah milih orang, nanti yang tidak mampu dikatakan mampu, yang mampu diperlakukan tidak mampu. Ini jadi persoalan," sambungnya.

PDI Perjuangan angkat suara

Kritik mengenai rencana menyesuaikan tarif KRL berdasarkan ststus sosial tersebut juga datang dari DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan bahwa rencana membeda-bedakan tarif KRL tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat.

"Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran. Selain itu perlu dihindari perbedaan tarif transportasi publik berbasis rel dengan berbasis jalan raya, sebagai contoh di Jakarta, antara bus Transjakarta dengan KRL," kata Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP PDIP Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Kamis (29/12/2022)

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai integrasi transportasi publik di wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya.