Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan mengapa NasDem, PKS dan partainya belum mendeklarasikan Koalisi Perubahan. Menurutnya, ketiga partai masih menghitung momentum, sebelum sepakat deklarasi.
Herzaky mengibaratkan menghitung momentum tersebut layaknya sebuah pertandingan sepak bola. Terutama saat pelatih sepak bola menentukan pemain yang akan bertanding.
"Lagi-lagi kami akan menghitung benar momentumnya, lagi-lagi kita berbicara misal pertandingan bola pergantian pemain misal saat bertanding bola kalau sampai salah kan juga bahaya," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Menurutnya, momentum memang sangat penting, apalagi untuk mendeklarasikan koalisi. Ia menilai, jika ingin meraih kemenangan memang dibutuhkan cara berhitung yang benar.
"Kalau untuk memenangkan harus tahu dan berhitung benar berbagai hal termasuk potensi-posisi lawan kita siapa yang akan maju kan ini pertimbangan kita juga," tuturnya.
"Bisa jadi pada saat yang maju adalah koalisi A bisa terjadi strategi dan taktik yang kita lakukan berbeda, ya memang pemain-pemain inti tetap sama capres dan cawapresnya kalau dari kami jelas keinginan kader Anies-AHY meskipun belum diputuskan secara resmi oleh Demokrat," sambungnya.
Herzaky kembali menegaskan, jika ketiga partai masih berkomitmen melakukan deklarasi bersama. Nantinya deklarasi akan satu paket dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket capres dan cawapres agar masyarakat bisa bener-bener mengetahui seperti apa formasi dari koalisi perubahan," tuturnya.
Terakhir, kata dia, Demokrat sendiri masih menunggu keputusan resmi soal pencapresan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Kita tunggu majelis partai kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat, tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Prihatin dengan Kondisi Indonesia, Demokrat Bakal Gelar Perayaan Natal Nasional Pekikan Perubahan dan Perbaikan
-
Tegas Arahan AHY! Demokrat Tetap Dalam Koridor Koalisi Perubahan Bersama NasDem-PKS
-
Survei indEX: Elektabilitas Partai Demokrat dan PSI Naik dalam Lima Bulan Terakhir
-
Elektabilitas Demokrat Melejit Singkirkan Golkar di Posisi Ketiga, Nasdem Anjlok, Semua Gara-gara Anies Baswedan Capres?
-
Berharap AHY Berpasangan dengan Anies, Ini Dua Keinginan Besar Demokrat di Pilpres 2024
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi