Suara.com - Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan, sedianya diusung oleh Koalisi Perubahan yang turut melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Namun penggunaan nama Koalisi Perubahan ternyata menuai kecaman dari sejumlah pihak, seperti pengamat politik Adi Prayitno. Bahkan Adi menilai poros yang menjual narasi perubahan ini tidak memperlihatkan keseriusannya.
"Karena poros perubahan yang dibayangkan oleh orang itu NasDem ataupun Anies bicara secara lantang, kalau menang jadi presiden, jadi pemenang di 2024, semua legacy yang telah dilakukan Jokowi ditolak," ungkap Adi, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (3/1/2023).
"Misalnya poros perubahan mengandaikan IKN itu adalah proyek yang ugal-ugalan. Sesuatu hal yang kemudian tidak pernah muncul dari Anies maupun dari teman-teman NasDem," imbuhnya.
Hal ini yang akhirnya dijelaskan oleh Anies di kanal YouTube Total Politik. Untuk pertama kalinya mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan perubahan seperti apa yang ditawarkan untuk tahun 2024 mendatang.
Rupanya Anies dan Koalisi Perubahan sangat menyoroti aspek keadilan. "Kita melihat perlu mengedepankan prinsip keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang kita susun," ujar Anies.
"Jadi ketika kita membangun, harus memberikan ruang untuk mempraktikkan rasa keadilan, sehingga manfaat oleh pembangunan ini dirasakan lebih banyak lagi," sambungnya.
Anies lantas mencontohkan soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari persentasenya tetapi juga pemerataan.
"Bila pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan pemerataan maka dinilai pertumbuhan yang tidak berkualitas," jelas Anies.
"Kami ingin mendorong agar pertumbuhan ekonomi itu lebih berkualitas, sehingga rumah tangga-rumah tangga merasakan manfaat dari angka pertumbuhan ekonomi. Itulah yang akan kita bawa," lanjutnya.
Anies kembali mendasarkan penjelasannya pada rekam jejak yang telah dilakukannya selama menjadi DKI 1.
"Perjalanan masih panjang, tapi narasinya bagaimana menghadirkan keadilan sosial. Ekonomi tetap tumbuh tetapi rasa keadilan itu tidak didapatkan," tutur Anies.
Anies kemudian mencontohkan dengan peraturan yang diterapkannya di Jakarta. Seperti ketika Anies mengizinkan area Thamrin-Sudirman yang boleh dilewati oleh sepeda motor, yang akhirnya membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi area sekitar, yakni lewat pengiriman barang dan jasa secara online.
"Jadi kebijakan ekonomi yang membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Kita sering kali tidak memperhatikan hal-hal apa yang kecil itu untuk tumbuh dan berkembang," terang Anies.
"Jadi ketika kita bicara perubahan adalah bagaimana membuat pertumbuhan yang sudah terjadi ini bisa berkeadilan, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh semua," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Demi Tersangkakan Anies, BW Ungkap Pimpinan KPK Ubah Perkom: Tingkatkan Penyelidikan ke Penyidikan Tanpa Tersangka
-
Jadi Bacapres NasDem, Anies Baswedan Beberkan Lebih Sibuk untuk Hal ini: Memang Kelihatannya yang Keliling..
-
Istana 'Gadaikan' Ganjar dan Prabowo demi Jegal Anies di Pilpres 2024? Refly Harun Ungkit Nama AHY-Aher
-
Incar Posisi The Next Jokowi, Anies Baswedan Ternyata Diam-Diam Sudah Punya Jabatan Ini
-
Warning! Pengamat Sebut Anies Makin Ditinggal Imbas Tak Serius Jadi Antitesa Jokowi, NasDem Adem Ayem
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung