Suara.com - Partai Gerindra menegaskan tidak ingin mencampuri urusan Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Sehingga kami tidak ingin mencampuri dan juga tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Menurut Dasco, presiden yang paling tahu kebutuhan reshuffle. Apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau kapan saja, hal itu bergantung keinginan Jokowi.
"Dan kita lihat saja, apakah pak presiden nanti mau melakukan reshuffle atau nggak," ujar dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan reshuffle kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.
“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1).
Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja”.
Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Disentil Komnas HAM, Pro Kontra Bobby Nasution Sebut Medan Anti LGBT
Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan reshuffle kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020.
Saat itu, ada enam menteri baru sebagai menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif.
Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga menteri investasi/kepala BKPM. Kemudian, reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada dengan 15 Juni 2022 dengan melantik figur baru untuk jabatan menteri perdagangan, menteri ATR/kepala BPN, wakil menteri ATR/wakil kepala BPN, wakil mendagri, serta wakil menteri ketenagakerjaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!