Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap sodorkan nama kadernya untuk mengisi kekosongan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah menghangatnya perbincangan isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet.
"Sekiranya presiden meminta dari PDIP, kami, Bu Mega akan memberikan yang terbaik sesuai kriteria yang diminta oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).
Namun menurut Hasto, tetap akan menghormati hak prerogratif presiden. Terhadap nama-nama yang kekinian masih dipercaya sebagai menteri dalam kabinet, PDIP bersyukur.
"Bagi PDI Perjuangan, sekali lagi, masalah reshuffle itu hanya bisa terjadi atas kehendak presiden," ungkapnya.
"Terhadap nama-nama ya sekiranya ada kader PDI Perjuangan yang dipercaya, misalnya seperti Pak Anas kemarin ya Alhamdulillah. Tapi semua adalah keputusan dari presiden," katanya.
Di sisi lain, Hasto mengatakan, jika memang Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle maka harus dilakukan dengan kalkulasi. Menurutnya, reshuffle harus bisa membawa perubahan.
"Tetapi kita juga melihat bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kalkulasi yang cermat dan harus betul-betul membawa perubahan di dalam peningkatan kinerja pemerintah," katanya.
Reshuffle
Sebelumnya, Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam