Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri yang menyatakan merasa kasihan dengan Presiden RI Jokowi apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Menurutnya, pernyataan Megawati tersebut hanya sebagai bentuk pembelaaan terhadap Jokowi lantaran banyaknya kritik.
"Ya ini kan forum kangen-kangenan, ibu ini kan digerakkan oleh mata hati, sehingga ketika lihat pak Jokowi dikritik itu kan bu Mega langsung membela," kata Hasto ditemui usai acara HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Ia mengatakan, semua kader langsung membela Jokowi ketika adanya kritik, karena bounding antara pemimpin dan rakyatnya.
"Dan anggotanya sehingga tentu saja Ibu Mega justru dengan mengatakan itu ya terus akan memberikan dukungan bagi pak Jokowi bahkan hubungan dengan pak Jokowi ini kan hubungan yang sudah sangat dalam," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, Jokowi akan dibela lantaran juga telah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Soekarno dan Megawati sebagai presiden.
"Terlebih pak Jokowi dalam berbagai kebijakannya itu juga melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh bung karno dan bu Mega, seperti pemindahan ibu kota tadi," pungkasnya.
Kasihani Jokowi
Dalam acara HUT PDIP, siang tadi, Megawati sempat bercerita soal sosok Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Bocorkan Ucapan Megawati saat Pidato Rakernas: PDIP Tidak Cari Presiden, Tapi...
"Lah iya padahal pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah," kata Megawati.
Megawati menerangkan kalau PDIP menjalankan segala mekanisme untuk mengantarkan Jokowi hingga mampu duduk di kursi presiden. Ia juga sempat mengungkap ketika dirinya meminta Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Kala itu, Ma'ruf juga masih bertugas di BPIP dan UKP-PIP.
"Terus pak Ma'ruf saya minta kaget pak Ma'ruf dulunya sama sama di BPIP waktu itu masih UKP-PIP," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati juga meminta Jokowi untuk menjadikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Berita Terkait
-
Budiman Sudjatmiko Bocorkan Ucapan Megawati saat Pidato Rakernas: PDIP Tidak Cari Presiden, Tapi...
-
Tegaskan Patuh Instruksi Megawati untuk Turun ke Rakyat, Ganjar: Itu Perintah Paling Jelas!
-
Kader Pekik 'Ganjar Presiden' di Acara HUT PDIP, Hasto: Kemarin Ada Teriak Mbak Puan Presiden
-
'Ojo Pedot Oyot' Rahasia Langgengnya Trah Soekarno di PDIP, Cucu Megawati Siap Lanjutkan Takhta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!