Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tampaknya menjadi salah satu magnet dalam HUT PDIP yang ke-50. Kedatangannya bahkan dikerubungi oleh puluhan kader yang semuanya berbaju merah di depan JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Umbang-umbang 'Ganjar Presiden' bahkan bergema di luar JIExpo Kemayoran sebelum Ganjar masuk ke ruang acara.
Sebelum masuk, Ganjar beberapa kali diteriaki 'presiden' saat ia tengah membelah kerumunan. Namun kondisi di luar dan di dalam gedung tampak berbeda buat Ganjar.
Jika di luar diteriaki presiden, Ganjar tidak duduk di barisan depan di HUT PDIP tersebut. Hal ini yang juga dikomentari oleh pengamat politik Hasan Nasbi.
"Kalau misalnya Mas Ganjar diteraki dan disambut ya itu wajar sekali, tapi kalau sudah duduk di dalam ruangan kan kastanya keliahat, duduknya enggak di barisan depan," ujar Hasan Nasbi dalam perbincangannya di sebuah televisi swasta.
"Jadi bukan level puncak itu di partai, karena di barisan nomor satu level puncak bersama presiden, bersama ketua, bersama Pak Prananda, Bu Puan dan segala macam," imbuhnya.
Kendati tak duduk di barisan depan, Hasan Nasbi menyebutkan Ganjar tetap akan menjadi pertimbangan di PDIP untuk dimajukan sebagai calom presiden di 2024 mendatang.
"Jadi menurut saya pasti [Ganjar] dipertimbangkan, tapi mau lihat dulu lawannya siapa," kata Hasan Nasbi.
"Jadi kalau mau main kartu mau keluarin yang mana lihat lawan dulu deh mau keluarin yang mana," tambahnya.
Baca Juga: 'Bung Karno Versi Perempuan' Cara Pidato Megawati di HUT PDIP Disebut Sebagai Negarawan Sejati
Megawati Belum Umumkan Capres
Ketua Umum PDI Perjuangan masih ogah membocorkan siapa kader pilihannya yang akan dijagokan di Pemilu 2024 mendatang. Padahal dia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk anak buahnya berlaga di Pemilu mendatang.
"Ngopo toh yo (kenapa ya) orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu, kalau orang main taruhan sudah masang, sing arep yang di umumke ibu sopo (yang diumumin ibu siapa)," kata Megawati dalam pidato politiknya di HUT PDIP.
Ucapan Megawati tersebut lantas menuai reaksi riuh dari kader PDIP yang hadir. Meski semua kader memberikan dukungan agar ada pengumuman nama capres, Megawati tetap tidak bergeming.
Ia memilih untuk tetap menahan dengan tidak mengumumkan nama capres PDIP pada acara puncak HUT ke-50 PDIP.
"Saiki nungguin (pengumuman) enggak ada, ini urusan gue. Gile enak aja," ucap Megawati.
Berita Terkait
-
Megawati Minta Perempuan Indonesia Jadikan Dirinya Sebagai Contoh, Gimana Sih Cara Tentukan Panutan?
-
Pidato Megawati Soal Capres Non-Partai Disebut Sindir NasDem, Pengamat: Nggak Maksud Buat Satu Partai, Itu Refleksi
-
Megawati Dianggap Konsisten Mempermalukan Jokowi, Buntut Kelakar soal Presiden Kasihan Tanpa PDIP
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital