Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menegaskan pencalonan diri sebagai ketua umum PPP ada aturannya. Tidak boleh sembarang orang tiba-tiba diusung, apalagi mereka yang bukan kader lama.
Penegasan Amir itu menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan Sandiaga Uno dicalonkan sebagai ketum PPP. Isu itu muncul seiring sikap Sandiaga yang dianggap agresif mendekati PPP.
"Kalau jadi ketum atau sekjen itu ada aturannya," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Amir menekankan ada minimal waktu menjadi kader, sebelum akhirnya bjsa mencalonkan diri sebagai ketum PPP. Adapun batas minimal itu ialah 5 tahun menjadi kader.
Dengan begitu, peluang Sandiaga menjadi ketum PPP dalam waktu dekat bakal tertutup. Meskipun Sandiaga akhirnya berpindah dari Gerindra menjadi kader PPP, ia perlu waktu lima tahun lebih dulu mencicipi pengalaman jadi kader sebelum naik kelas menjadi ketum di partai belambang Kakbah ini.
"Kalau di PPP mau jadi ketua umum kan ada proses. Artinya dia minimal 5 tahun sebagai kader baru bisa jadi ketua umum," kata Amir.
Ada AD/ART
Sandiaga Uno diangggap tidak sekadar menginginkan tiket calon presiden atau calon wakil presiden lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melainkan ia dinilai juga menargetkan kursi ketua umum.
Menanggapi itu, Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengingatkan adanya aturan serta persyaratan untuk menjadi ketum. Apalagi diketahui, Sandiaga masih merupakan kader Partai Gerindra, kendati diisukan hijrah ke partai berlambang Kakbah.
Baca Juga: Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
"Menjadi Ketum PPP ada persyaratan yang diatur dalam AD/ART PPP," kata Ade dihubungi, Selasa (10/1/2023).
Sebelumnya, menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Sandiaga tidak sekadar ingin meraih tiket, melainkan mengincar kursi ketua umum PPP.
Diketahui, saat ini kursi ketua umum PPP masih dijabat Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas atau Plt. PPP belum memilih kembali ketum mereka selepas Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat.
Dedi menegaskan salah satu yang menjadi dalih kuat Sandiaga bakal hijrah dari Partai Gerindra ialah kursi ketum PPP.
"Justru Sandiaga tidak mungkin bergeser ke PPP jika bukan sebagai ketum," kata Dedi dihubungi, Senin (9/1/2023).
Dedi mengatakan Sandiaga tidak memerlukan identitas sebagai kader biasa, apabila ia benar-benar hijrah. Saat ini di Gerindra, jabatan Sandiaga memang terbilang mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Berita Terkait
-
Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
-
Sandiga Uno Incar Kursi Ketum? Ketua Mahkamah PPP Ingatkan Ada Persyaratan di AD/ART
-
Menparekraf Sandiaga Uno Usul Nih, Hari Kejepit Jadi Libur Nasional
-
Tajir Melintir, Analis Sebut Sandiaga Bisa Dongkrak Finansial PPP Kalau Jadi Ketua Umum
-
Respons Isu Hijrah ke PPP, Sandiaga Uno Ungkap Segera Sowan ke Prabowo Subianto
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu