Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menegaskan pencalonan diri sebagai ketua umum PPP ada aturannya. Tidak boleh sembarang orang tiba-tiba diusung, apalagi mereka yang bukan kader lama.
Penegasan Amir itu menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan Sandiaga Uno dicalonkan sebagai ketum PPP. Isu itu muncul seiring sikap Sandiaga yang dianggap agresif mendekati PPP.
"Kalau jadi ketum atau sekjen itu ada aturannya," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Amir menekankan ada minimal waktu menjadi kader, sebelum akhirnya bjsa mencalonkan diri sebagai ketum PPP. Adapun batas minimal itu ialah 5 tahun menjadi kader.
Dengan begitu, peluang Sandiaga menjadi ketum PPP dalam waktu dekat bakal tertutup. Meskipun Sandiaga akhirnya berpindah dari Gerindra menjadi kader PPP, ia perlu waktu lima tahun lebih dulu mencicipi pengalaman jadi kader sebelum naik kelas menjadi ketum di partai belambang Kakbah ini.
"Kalau di PPP mau jadi ketua umum kan ada proses. Artinya dia minimal 5 tahun sebagai kader baru bisa jadi ketua umum," kata Amir.
Ada AD/ART
Sandiaga Uno diangggap tidak sekadar menginginkan tiket calon presiden atau calon wakil presiden lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melainkan ia dinilai juga menargetkan kursi ketua umum.
Menanggapi itu, Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengingatkan adanya aturan serta persyaratan untuk menjadi ketum. Apalagi diketahui, Sandiaga masih merupakan kader Partai Gerindra, kendati diisukan hijrah ke partai berlambang Kakbah.
Baca Juga: Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
"Menjadi Ketum PPP ada persyaratan yang diatur dalam AD/ART PPP," kata Ade dihubungi, Selasa (10/1/2023).
Sebelumnya, menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Sandiaga tidak sekadar ingin meraih tiket, melainkan mengincar kursi ketua umum PPP.
Diketahui, saat ini kursi ketua umum PPP masih dijabat Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas atau Plt. PPP belum memilih kembali ketum mereka selepas Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat.
Dedi menegaskan salah satu yang menjadi dalih kuat Sandiaga bakal hijrah dari Partai Gerindra ialah kursi ketum PPP.
"Justru Sandiaga tidak mungkin bergeser ke PPP jika bukan sebagai ketum," kata Dedi dihubungi, Senin (9/1/2023).
Dedi mengatakan Sandiaga tidak memerlukan identitas sebagai kader biasa, apabila ia benar-benar hijrah. Saat ini di Gerindra, jabatan Sandiaga memang terbilang mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Berita Terkait
-
Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
-
Sandiga Uno Incar Kursi Ketum? Ketua Mahkamah PPP Ingatkan Ada Persyaratan di AD/ART
-
Menparekraf Sandiaga Uno Usul Nih, Hari Kejepit Jadi Libur Nasional
-
Tajir Melintir, Analis Sebut Sandiaga Bisa Dongkrak Finansial PPP Kalau Jadi Ketua Umum
-
Respons Isu Hijrah ke PPP, Sandiaga Uno Ungkap Segera Sowan ke Prabowo Subianto
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana