Suara.com - Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri tidak menyinggung partai politik lain soal ucapannya di HUT PDIP ke-50. Menurutnya, tidak perlu ada yang tersinggung dengan pernyataan Megawati.
Megawati sebelumnya menyampaikan adanya partai politik yang coba-coba memanfaatkan kader PDIP untuk memetik keuntungan dengan memberi dukungan sebagai calon presiden (capres).
"Ibu tidak mengkritik partai lain loh. Bukan loh. Itu persepsi para partai lain," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Ia mengatakan, Megawati dalam ucapannya tidak menyebutkan nama partai tertentu. Sehingga, menurut Pacul, hal tersebut bukan ditujukan terhadap partai tertentu.
"Kalimat ibu yang tetap ada pada partai pendompleng kan begitu, partai penumpang misalnya kayak gitu, kan nggak ada tujuan apapun sesungguhnya," ungkapnya.
Menurutnya, siapa yang dituju oleh Megawati tidak diketahui. Dirinya pribadi juga tidak mengetahui siapa yang dimaksud ketua umumnya tersebut.
"Siapa yang dituju juga tidak tahu, tidak ada, yang disangkakan, kalau ada partai merasa jangan disalahin," tuturnya.
Lebih lanjut, Pacul pun meminta semua pihak untuk tidak merasa tersinggung dengan ucapan Megawati.
"Misalnya pak Jokowi kemarin, ya toh bahwa ibu hati-hati sekali sangat cermat untuk menentukan caprenya tidak grasa grusu ada partai yang tersinggung ya nggam perlu, kan punya kedaulatan masing-masing partai kan gitu loh," pungkasnya.
Baca Juga: Nama Capres Sudah di Kantong, Loyalis Ganjar 'Dikte' Megawati: Ini Soal Kualitas, Bukan Trah!
Pernyataan Megawati
Sebelumnya, Megawati meyinggung soal adanya partai politik coba-coba memanfaatkan kader PDIP untuk memetik keuntungan dengan memberi dukungan sebagai calon presiden. Ia mengaku heran, apakah partai tersebut tidak punya kader sendiri, sampai memanfaatkan kader PDIP.
Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidatonya dalam aacara puncak HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
"Aku sampe liatin aku bilang orang berpolitik kok kayak gitu. Emang enggak punya kader sendiri? yang keras dong," kata Megawati.
Megawati lantas sampai mempertanyakan aturan soal pemilu terutama ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal pencapresan.
"Iya dompleng-dompleng aturannya piye toh aku tanya Hasto, KPU aturannya dah lain? 'ga bu masih sama' jadi samanya gimana to," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah