Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu memperpanjang masa jabatannya. Pernyataan yang disampaikan Megawati tersebut berbeda dengan yang kerap dibicarakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menilai apa yang disampaikan Megawati pada acara HUT ke-50 PDIP kemarin seolah merendahkan Jokowi. Oleh sebabnya, Gigin menganggap kalau pernyataan Megawati itu justru melahirkan perang terbuka antara Megawati dengan Luhut.
Sebab, Luhut menjadi salah satu pihak yang tidak masalah dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Bukan mendukung untuk mengubah konstitusi, Luhut hanya mempersilakan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
"Akhirnya terjadi perang terbuka Mega versus LBP dan anak buahnya," kata Gigin melalui akun Twitternya dikutip Kamis (12/1/2023).
Dalam pidato politiknya, Megawati terang-terangan menyinggung isu wacana pemilihan Presiden selama tiga periode.
Penyampaian tersebut diutarakannya di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir pada momen ulangtahun PDIP berusia emas tersebut.
Mega-sebutan Megawati Soekarnoputri secara blak-blakan tidak menghendaki adanya isu presiden Jokowi tiga periode.
Ia pun menambahkan jika selama ini ia susah payah untuk menjalankan Republik ini selama berpuluh-puluh tahun.
"Mungkin saya sudah ada di awang-awang. kalau kita berpegang pancasila, lalu turun ke UUD 45, kita sepakat jika kalau sudah ada pemilu, mbok yo sudah dijalankan dengan baik," ucap Megawati di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Baca Juga: Kabar Buronan KPK Harun Masiku Disembunyikan Megawati Cs, Benarkah?
"Kalau sudah dua kali ya maaf, ya dua kali saja, Pak Jokowi kalau gak pinter ngapain saya jadiin," tegasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Kompak! Soal Pencapresan 2024, Tiga Koalisi Partai Ogah Bergantung ke PDIP
-
Sindiran Pedas PKS Buat PDIP: Katanya Mau Ada Kejutan, Apa Saya Kelewat Ya?
-
Jokowi Tak Bisa Sembunyikan Rasa Tak Nyaman, Rocky Gerung: Dibully Megawati Habis-habisan!
-
'Bahagia Permainkan Perasaan Orang' Megawati Disebut PHP Sana-sini Gegara Tak Kunjung Umumkan Capres PDIP
-
Pejabat RI Sering Ngomong Tesla Mau Investasi, Tapi Hingga Kini Belum Terealisasi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu