Suara.com - Deklarasi koalisi Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 masih mandeg.
Partai Demokrat yang berkukuh agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal cawapres pendamping Anies, disebut-sebut sebagai batu sandungan dalam tiap persamuhan kedua partai saat membahas koalisi.
Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, bila Demokrat tetap memaksakan AHY sebagai cawapres, maka koalisi pasti bubar.
Namun, hal tersebut dibantah sendiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, ketika memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).
"Ya ada komentar seperti itu. Saya juga mengikuti. Tapi yang jelas, kami juga setuju, tidak boleh saling memaksakan kehendak, saling memaksakan diri, dalam ikhtiar membangun koalisi," tegas AHY.
AHY lantas menjelaskan apa yang ia maksud saling memaksakan kehendak dan saling memaksakan diri.
"Contohnya, pokoknya wajib si A tanpa perlu diketahui apa alasannya, itu maksa. Sebaliknya, saya tak perlu tahu alasannya tapi yang penting jangan si A, itu juga sama-sama memaksa."
AHY menegaskan, Partai Demokrat sejatinya ingin membangun koalisi politik berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menegaskan, tak mau melakukan pemaksaan untuk urusan menentukan capres - cawapres bersama kawan sekoalisi.
Baca Juga: AHY Minta Masyarakat Papua Terima Proses Hukum Lukas Enembe: Tidak Tebang Pilih, Adil Buat Semua
"Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya, jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud? Kami ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT."
Secara riil, kata AHY, koalisi politik yang hendak dibangun Demokrat ditargetkan bisa menjadi poros alternatif.
Syukur-syukur bisa menjadi poros perubahan yang mampu membawa aspirasi masyarakat, demikian AHY menjelaskan.
"Sekali lagi, tidak boleh saling memaksakan. Tapi sebaliknya harus meyakinkan pasangan yang nanti dihadirkan oleh koalisi perubahan ini mempunyai peluang memang paling besar," kata AHY.
Sebelumnya, AHY tetap didorong untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Tag
Berita Terkait
-
AHY Minta Masyarakat Papua Terima Proses Hukum Lukas Enembe: Tidak Tebang Pilih, Adil Buat Semua
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Kecelakaan di Tol sampai Tak Tertolong, Benarkah?
-
NasDem Serang Ahok Buat Bela Anies, Ruhut: Ojo Dibandingke, Bak Bumi dan Langit!
-
Berkaca Pada Survei Magna Charta Politika, Mungkinkah PDIP Meminang Anies Baswedan Sebagai Capres?
-
Fenometer: Anies dan Nasdem Miliki Elektabilitas Digital Tertinggi Bagi Warganet
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung