Suara.com - Partai Nasional Demokrat atau NasDem belakagan disebut-sebut memiliki hubungan panas dingin dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menteri NasDem bahkan disebut bakal kena kocok ulang dari kabinet. Kendati dianggap punya friksi, NasDem masih ngotot bahwa pihaknya masih di sisi Jokowi hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, bahkan NasDem menyebutkan bahwa jika dibolehkan tiga periode, maka partai biru itu bakal tetap dukung Jokowi. Hal ini disampaikan sendiri oleh politikus NasDem Bestari Barus.
"Pada satu acara kami, bahwa Bang Surya mengatakan begini saking dekatnya secara emosinal dengan Pak Jokowi, pada satu kesempatan di NasDem tower disampaikan bahwa apabila konstitusi di negeri ini memberikan ruang untuk mencalonkan presiden tiga kali, maka tanpa ragu kami akan calonkan Pak Jokowi," ungkap Bestari dalam perbincangannya di Indonesia Lawyers Club.
"Namun karena konstitusi kita menyatakan tidak dapat untuk presiden tiga periode, kemudian disambung Bang Surya kami akan tetap bersama Pak Jokowi bahkan unnuk kemudian ke depannya bersama-sama bekerja sama dengan Pak Jokowi menata bangaa ini," tambahnya.
Bestari kemudian menyebutkan bahwa pihaknya akan patuh konstitusi untuk presiden dua periode meski mendukung Jokowi.
"Kalau kemudian Bu Mega menyampaikan hal sama seperti itu tidak mengagetkan dan itu hal yang saya kira patut menjadi dicontoh, kita taat dan patuh terhadap UU tujuannya sama untuk indonesia yang lebih baik ke dapan," ujar Bestari.
Lebih lanjut Bestari kemudian menegaskan bahwa ketua umum NasDem, Surya Paloh memiliki keterikatan dengan Jokowi.
"Jangan diragukan bahwa NasDem ini, apa pun yang sedang ada di republik ini kita ini tetap Bang Surya terikat erat dengan Pak Jokowi," kata Bestari.
Baca Juga: Ini Sosok yang Paling Didengarkan Presiden Jokowi, Bukan Megawati Apalagi Menteri Tapi..
"NasDem dengan Pak Jokowi bahkan dengan PDI Perjuangan ini sejarah panjang, bagaimana persahabatan Bang Surya dengan Bu Mega bagaimana dengan Bang Surya dan Pak Jokowi sebegitu mesranya," tuturnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Blak-blakan Dukung Yusril Nyapres, Politisi PDIP: Prosesnya Gak Mudah!
-
Tanggapan Puan Maharani Soal Kabar Megawati Maju Jadi Capres 2024, Dapat Izin Keluarga?
-
Sebut Pemborosan Anggaran Negara Sepanjang Sejarah RI, Rizal Ramli Sentil Jokowi: Sangat Memanjakan Oligarki
-
Ini Sosok yang Paling Didengarkan Presiden Jokowi, Bukan Megawati Apalagi Menteri Tapi..
-
Menteri Johnny G Plate Langganan Diserang Hoaks, Isu Terbaru Rumah Digeledah Kejagung
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah