Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengaku bakal menindaklanjuti isu dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun di era eks Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2020 lalu. Ia berencana memanggil Perumda Pasar Jaya selaku pihak yang dikaitkan.
Ia mengaku memang sudah mendengar mencuatnya isu yang bermula dari media sosial ini. Politisi PKS ini tak ingin informasi yang beredar semakin liar dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini (dugaan korupsi bansos), Insya Allah akan kami masukkan ketika kami masuk ke jadwal (rapat) dengan Pasar Jaya," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Kendati demikian, ia menyebut pemanggilan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya diperkirakan baru ada jadwal pertemuan dengan BUMD pengelola pasar tradisional itu pada pertengahan Februari.
"Timing-nya (pemanggilan Perumda Pasar Jaya) kemungkinan di Februari, karena Januari sudah penuh. Pertengahan Februari ke atas," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyatakan hanya akan memanggil Direkrut Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo terkait hal ini. Tri sendiri diketahui baru diangkat sebagai Dirut pada Juli 2022 lalu.
Sementara, eks Dirut Pasar Jaya Arief Nasruddin yang dikaitkan dengan kasus itu disebutnya tak bisa dipanggil oleh pihaknya.
"Kalau dari Komisi B-nya, di tahap awal, paling (pemanggilan) dengan dirut (Perumda Pasar Jaya) yang eksisting ya," pungkasnya.
Viral
Baca Juga: Tak Mau Jadi Ketua Panitia Formula E Jakarta 2023, Ketua DPRD DKI: Saya Sibuk!
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal ini disampaikan oleh pemilik akun Ttwitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.
Berita Terkait
-
Tak Mau Jadi Ketua Panitia Formula E Jakarta 2023, Ketua DPRD DKI: Saya Sibuk!
-
Rapat soal Jalan Berbayar di Komisi B DPRD DKI Ditunda karena Hanya Dishub yang Hadir
-
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta: Pemasukan dari Jalan Berbayar Elektronik Bisa Rp 30-60 Miliar per Hari
-
Bakal Terapkan Jalan Berbayar di Jakarta, Pemprov DKI Disebut Bisa Dapat Rp60 Miliar Tiap Hari
-
DPRD DKI Minta Penerapan ERP Tidak Langsung di 25 Ruas Jalan, Diuji Coba di Tiga Titik Dulu
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bakal Urai Kemacetan Grogol Hingga Slipi
-
Main Proyek Ompreng MBG, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan Ditahan Kejagung Terkait Korupsi BGN!
-
Indonesia-Belarus Luncurkan Roadmap Kerja Sama Bilateral, Fokus Pangan dan Energi
-
Lagu Bupati Purwakarta Om Zein Diduga Rendahkan Perempuan, Gerindra Ingatkan Kader Jaga Etika
-
Untar Hormati Proses Hukum Gugatan Mahasiswa, Klaim Sudah Upayakan Penyelesaian Kekeluargaan
-
Akhiri Banjir Seatap, Kemanggisan Kini Ditata: Jalan Inspeksi Harus Bebas Bangunan Liar!
-
Kader Gerindra Jadi Tersangka Suap Jabatan, Partai Serahkan Kasus ke KPK
-
11 Rusun Baru Akan Dibangun di Jakarta, Termasuk Marunda dan Rorotan
-
'Kenapa Bisa Bikin Lirik Begitu?' DPR Kritik Lagu Bupati Purwakarta Tak Sensitif Perempuan!