Suara.com - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta saat ini sedang dibahas. Selain proyeksi untuk mengurangi macet, kebijakan ini juga dianggap menambah pemasukan yang besar bagi kas daerah.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut ERP bisa memberikan pemasukan sebesar Rp60 miliar per hari. Hal ini ia ungkap usai menggelar rapat Komisi B yang belakangan ditunda pelaksanannya.
"Kita dapat info, tidak kurang sekitar Rp30 miliar hingga Rp60 miliar per hari dana yang masuk dari ERP. Satu trip (tiap perjalanan kendaraan) itu Rp30 miliar. Kalau dua kali (bolak-balik) sekitar Rp60 miliar," ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).
Berdasarkan Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), tarif ERP berkisar Rp5000 hingga Rp19.000 pada 25 ruas jalan. Angka itu berdasarkan perhitungan dari volume kendaraan padat pada pukul 05.00-23.00 WIB.
Nantinya Ismail bakal meminta penjelasan rinci pada pihak Pemprov DKI atas proyeksi rencana ERP. Mulai dari siapa yang memungut, di mana uang disimpan, dan akan digunakan untuk apa pendapatan dari ERP itu.
"Kita akan mempertanyakan dasarnya dari mana angka tersebut, pasti harus ada hitung-hitungannya. Itu kan angka yang tidak sedikit, ya. Makanya, harus dipastikan dengan amgka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu ini harus ditangani dan diterapkan dengan baik," jelas Ismail.
Untuki itu, ia menilai harus ada unit khusus seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus pengelolaan ERP ini.
"Teknisnya apakah harus ada unit pengelola khusus. Kita lihat mana yang lebih baik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibuatkan saja sekalian seperti BUMD khusus. Yang dituntun adalah bagaimana hasil yang didapatkan dari jalan berbayar itu dipastikan layanan untuk pengguna jalan semakin baik," pungkasnya.
Baca Juga: Minta Formula E Jakarta 2023 Tak Pakai APBD, Ketua DPRD DKI ke Jakpro: Cari Sponsor Sendiri
Berita Terkait
-
Tolak Rencana ERP di 25 Ruas Jalan Ibu Kota, NasDem DKI: Jalan Itu Dibuat Pakai Uang Rakyat, Kenapa Harus Bayar?
-
DPRD DKI Minta Penerapan ERP Tidak Langsung di 25 Ruas Jalan, Diuji Coba di Tiga Titik Dulu
-
Minta Formula E Jakarta 2023 Tak Pakai APBD, Ketua DPRD DKI ke Jakpro: Cari Sponsor Sendiri
-
Kebijakan ERP adalah Cara Menyeluruh Mengurai Kemacetan di DKI Jakarta
-
Kebijakan ERP Dipilih Karena Ganjil Genap Tidak Efektif Urai Kemacetan di Jakarta
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker