Suara.com - Beredar kabar mengenai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dipecat oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam kabar ini, disebutkan pula bahwa alasan pemecatan tersebut karena Hasto terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku.
Informasi mengenai pemecatan Hasto Kristiyanto ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube CCTV POLITIK pada Minggu (15/1/2023).
Dalam unggahannya, kanal YouTube ini menuliskan narasi sebagai berikut.
"TAKUT PARTAINYA DIBUBARIN EFEK KADERNYA BANYAK KORUPSI, MAK BANTENG PECAT H45TO !! || BERITA TERKINI."
"Terima nasib... H45TO DIPECAT DARI PARTAI MERAH. CATATAN HITAM HARUN MASIKU BIKIN PETINGGI BANTENG MERAH PANIK," keterangan di bagian thumbnail video seperti dikutip Suara.com pada Selasa (17/1/2023).
Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan, terlihat foto Hasto Kristiyanto sedang dihadap oleh Puan Maharani dan beberapa kader PDI Perjuangan lainnya.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran, klaim Hasto Kristiyanto dipecat PDI Perjuangan karena terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku adalah tidak benar.
Baca Juga: CEK FAKTA: NasDem Batal Capreskan Anies Baswedan Akibat Korupsi Bansos DKI Jakarta, Benarkah?
Faktanya, dalam video berdurasi 8 menit 1 detik ini sama sekali tidak menjelaskan soal pemecatan elite PDI Perjuangan tersebut. Dalam video ini justru berisi beberapa potong video mengenai Hasto Kristiyanto.
Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan artikel berjudul Diduga Terlibat Korupsi Bansos, PP Himmah Laporkan Kader PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus ke KPK yang diunggah oleh RMOL.ID pada 17 Oktober 2022.
Terlepas dari isi video itu, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar pemecatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Hasto Kristiyanto dipecat dari PDI Perjuangan karena ikut terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku adalah keliru.
Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks kategori konten menyesatkan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: NasDem Batal Capreskan Anies Baswedan Akibat Korupsi Bansos DKI Jakarta, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Keluar dari PDIP karena Sakit Hati Tak Dipilih Jadi Capres, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Mundur dari PDIP karena Tak Dipilih Jadi Capres, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ditemukan Brankas Isi Emas Simpanan Ayah Tiko di Rumah Mewah Terbengkalai?
-
CEK FAKTA: Ibu Norma Risma Diusir Warga dari Rumah karena Selingkuh dengan Menantu, Benarkah?
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!
-
Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang
-
Rusia Desak AS dan Israel Hentikan Agresi Terhadap Iran di Sidang PBB
-
Ali Khamenei Gugur, Tugas Pemimpin Tertinggi Iran Diambil Alih Dewan Sementara
-
Debat ICW: PSI dan Perindo Soroti Ketergantungan Industri Ekstraktif dan Sponsor Politik
-
Debat ICW: Desak Politisi Lepas Pengaruh Bisnis demi Cegah Konflik Kepentingan
-
Debat ICW vs Politisi Muda: Soroti Larangan Pebisnis Ekstraktif Duduk di Legislatif
-
Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri