Suara.com - Beredar kabar mengenai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dipecat oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam kabar ini, disebutkan pula bahwa alasan pemecatan tersebut karena Hasto terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku.
Informasi mengenai pemecatan Hasto Kristiyanto ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube CCTV POLITIK pada Minggu (15/1/2023).
Dalam unggahannya, kanal YouTube ini menuliskan narasi sebagai berikut.
"TAKUT PARTAINYA DIBUBARIN EFEK KADERNYA BANYAK KORUPSI, MAK BANTENG PECAT H45TO !! || BERITA TERKINI."
"Terima nasib... H45TO DIPECAT DARI PARTAI MERAH. CATATAN HITAM HARUN MASIKU BIKIN PETINGGI BANTENG MERAH PANIK," keterangan di bagian thumbnail video seperti dikutip Suara.com pada Selasa (17/1/2023).
Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan, terlihat foto Hasto Kristiyanto sedang dihadap oleh Puan Maharani dan beberapa kader PDI Perjuangan lainnya.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran, klaim Hasto Kristiyanto dipecat PDI Perjuangan karena terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku adalah tidak benar.
Baca Juga: CEK FAKTA: NasDem Batal Capreskan Anies Baswedan Akibat Korupsi Bansos DKI Jakarta, Benarkah?
Faktanya, dalam video berdurasi 8 menit 1 detik ini sama sekali tidak menjelaskan soal pemecatan elite PDI Perjuangan tersebut. Dalam video ini justru berisi beberapa potong video mengenai Hasto Kristiyanto.
Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan artikel berjudul Diduga Terlibat Korupsi Bansos, PP Himmah Laporkan Kader PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus ke KPK yang diunggah oleh RMOL.ID pada 17 Oktober 2022.
Terlepas dari isi video itu, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar pemecatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Hasto Kristiyanto dipecat dari PDI Perjuangan karena ikut terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku adalah keliru.
Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks kategori konten menyesatkan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: NasDem Batal Capreskan Anies Baswedan Akibat Korupsi Bansos DKI Jakarta, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Keluar dari PDIP karena Sakit Hati Tak Dipilih Jadi Capres, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Mundur dari PDIP karena Tak Dipilih Jadi Capres, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Ditemukan Brankas Isi Emas Simpanan Ayah Tiko di Rumah Mewah Terbengkalai?
-
CEK FAKTA: Ibu Norma Risma Diusir Warga dari Rumah karena Selingkuh dengan Menantu, Benarkah?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional