Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pilih menanggapi santai mengenai hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas Ketum mereka, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden disusul oleh Anies Baswedan.
Muzani mengganggap disusulnya elektabilitas Prabowo tersebut merupakan bagian dari dinamika jelang Pilpres 2024.
"Ya namanya survei ya kadang susul kadang kita menyusul," kata Muzani ditemui usai acara peresmian Sekber koalisi, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Menurutnya, dinamika elektabilitas dalam hasil survei merupakan hal yang biasa terjadi. Ia hanya menyampaikan terima kasih atas setiap hasil survei yang ada.
"Kadang kita kita menggunakan strategi perjuangan itu sudah berkali-kali jadi kita terima kasih atas hasil survei itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, setiap hasil survei yang ada akan dijadikan pemicu perjuangan hadapi 2024 mendatang.
"Ya pokoknya terima kasih semua hasil survei apapun buat kami adalah pemicu bagi perjuangan kami," pungkasnya.
Survei LSI
Sebelumnya, hasil survei pilihan presiden simulasi tiga nama yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan keunggulan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
Sementara nomor dua dan tiga ditempati Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Gubernur Jawa Tengah itu unggul banyak jika dibanding pesaingnya di nomor dua dan nomor tiga. Dengan perolehan persentase sebanyak 36,3 persen, menjadikan Ganjar unggul lebih dari 10 persen.
"(Ganjar unggul) dibanding pesaingnya nomor dua yakni Anies 24,2 persen diikuti oleh Prabowo 23,2 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan secara daring, Minggu (22/1/2023).
Perolehan persentase yang beda tipis itu membuat Anies dan Prabowo bersaing ketat. Keduanya menjadi kompetitif pada tahun ini.
"Jadi Prabowo sama Anies pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama, kompetitif," ujar Djayadi.
Adapun waktu survei dilaksanakan LSI pada 7-11 Januari 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
Berita Terkait
-
Pesan Khusus dari Prabowo Subianto Bikin Sandiaga Uno Nongol di Acara Sekber Gerindra-PKB
-
Prabowo dan Cak Imin Bakal Ngobrol Empat Mata, PKB Harap Bahas Soal Capres-Cawapres 2024
-
Momen Canggung Kiky Saputri Berkerudung Gelar Pengajian dan Siraman jelang Pernikahan
-
Megawati Effect Ngeri Banget! Jokowi Disebut Makin Mirip Bebek Lumpuh, Gerindra dan Golkar Langsung 'Mbalelo'
-
Elektabilitas Ganjar Makin Moncer Kalahkan Prabowo dan Anies, Modal Rebut Tiket Capres PDIP Makin Besar?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar