Suara.com - Duo politisi ternama yakni eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto ternyata disebut sempat bikin perjanjian terkait dengan Pilpres.
Keduanya disebut telah menyepakati janji yang dibuat pada beberapa waktu sebelum Pilkada Jakarta 2017 yang lalu.
Dibeberkan oleh Sandiaga Uno
Ada beberapa fakta menarik terkait perjanjian tersebut, salah satunya tak lain adalah orang yang mengungkap keberadaan perjanjian itu adalah Sandiaga Uno.
Diketahui bahwa Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 yang lalu mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga enggan menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya membeberkan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.
Sandiaga emoh beberkan isi perjanjian
Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.
Baca Juga: Pakar Sorot Tajam Kontrak Politik Prabowo-Anies: Tak Berlaku di Pilpres 2024, tapi Ini soal Moral
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Tim Anies bantah ada perjanjian
Kendati disampaikan oleh Sandiaga yang merupakan politisi ternama, perwakilan Tim Anies Baswedan, Sudirman Said mengaku Anies tak pernah membuat perjanjian demikian dengan Prabowo.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut," kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023) malam.
Sudirman lebih lanjut membeberkan bahwa Sandiaga lah yang sebenarnya bikin perjanjian dengan Anies, bukan Prabowo.
"Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya," kata Sudirman.
Berita Terkait
-
Koalisi Pengusung Anies Baswedan Belum Resmi Deklarasi, Elite PKB: Nilainya Nol, Masih Setengah Hati
-
Kaesang Pangarep Menuju Panggung Politik, Dulu Nolak Gegara Gaji Kecil Tapi Kini Tertarik
-
Pengamatan Sebut Khofifah Cocok Jadi Duet Anies Baswedan: Bisa Rebut Suara Nahdiyin dan Emak-Emak!
-
Nah Loh! Prabowo Ternyata Ogah Ungkit Masa Lalu, Sandiaga Malah Sebut Perjanjian Politiknya dengan Anies
-
Jokowi Mencak-Mencak ke Surya Paloh Soal Deklarasi Anies? Beda Klaim Presiden vs NasDem
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar