Pakar Sorot Tajam Kontrak Politik Prabowo-Anies: Tak Berlaku di Pilpres 2024, tapi Ini soal Moral

Pakar Politik Ma'mun Murod ikut menyorot tajam kontrak politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibongkar oleh Sandiaga Uno.

Menurut Ma'mun, perjanjian Prabowo dan Anies itu tidak tepat diberlakukan untuk Pilpres 2024, melainkan teruntuk tahun 2019 lalu.

"Tapi kalau saya mencoba membaca ya ini kan untuk Pilpres 2024, sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah terjadi 2016 mungkin," kata Ma'mun dikutip dari tayangan tvOne, Rabu (01/02/2023).

"Artinya sangat mungkin perjanjian itu kalaupun ada kok rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019. Jadi rasanya tidak di 2024," sambungnya.

Ma'mun lalu menyinggung soal perjanjian Batu Tulis diantara Megawati dan Prabowo pada Pilpres 2009, yang tidak dijalankan meskipun untuk Pilpres selanjutnya. Apalagi, mengenai perjanjian antara Prabowo-Anies ini.

Lalu, Ma'mun menyampaikan bahwa kontrak politik tersebut berkaitan dengan masalah moralitas.

"Ini soal moral, perjanjian moral ya antara pihak-pihak yang terlibat dalam setiap kesepakatan-kesepakatan politik," tutur Ma'mun.

"Sebenarnya kalau ada materainya kan itu punya kekuatan hukum juga untuk dalam pengertian bahwa orang harus taat terhadap apa yang telah ditanda tanganinya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ma'mun muncul persoalan yang tidak terlalu begitu penting dan membuat pecah belah antara Sandiaga dengan Anies.

Baca Juga: Padamkan Mobil Listrik Terbakar Ternyata Habiskan Hingga 22.700 Liter Air

Perjanjian Tertulis

Sandiaga sempat mengungkap adanya perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau pilpres.

Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga ditulis, ditandatangani serta dibubuhkan materai.

"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sandiaga tidak menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.