Suara.com - Pertemuan mendadak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (26/1/2023) masih jadi sorotan. Ada kabar dalam pertemuan itu, Jokowi menanyakan alasan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres tanpa berkonsultasi dengannya.
Namun Jokowi sendiri mengaku enggan dikaitkan dengan urusan pencapresan. Beda dengan Partai NasDem yang menyebut Jokowi komplain ke Surya Paloh soal pencalonan Anies.
Jokowi soal pertemuan dengan Surya Paloh
Ketika disinggung soal pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi menegaskan bahwa ia tak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan partai. Ia mengatakan pencapresan saat ini adalah urusan partai gabungan.
"Itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden," kata Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023).
Kemudian Jokowi meminta agar urusan pencapresan tak dikaitkan dengan Istana yang disebutnya punya banyak pekerjaan.
"Jangan sering dihubungkan dengan Istana. dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak," tegas Jokowi.
NasDem sebut Jokowi komplain ke Surya Paloh soal pencalonan Anies
Namun kemudian Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto membocorkan bahwa dalam pertemuan itu, Jokowi komplain ke Surya Paloh karena mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden tanpa komunikasi. Sugeng mendapat informasi itu dari Surya Paloh sendiri.
Baca Juga: Deal Politik, Satu Jam Obrolan Khusus Jokowi dan Surya Paloh di Istana Merdeka
"Salah satunya ya dengan bahasa yang ringan. 'Iya Pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya'. Tapi sebatas itu saja kata pak Surya," kata Sugeng dalam program Political Show yang disiarkan CNN Indonesia TV, Senin (30/1/2023) malam.
Sugeng menyebut pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi seperti dua orang sahabat dekat dalam rangka mengakrabkan diri lagi. Selain itu Sugeng mengatakan ada kesepakatan antara keduanya yang ingin membangun kebersamaan kembali.
"Bang Surya bilang NasDem cara berpolitik yang baik mendukung Pak Jokowi sampai 2024," ujarnya.
NasDem deklarasikan Anies Baswedan
Diketahui NasDem merupakan salah satu partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Walau begitu, NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 pada Oktober 2022 lalu.
Kekinian NasDem tengah membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk bersama-sama mengusung Anies di Pilpres 2024. Suara ketiga partai itu sudah cukup atau memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Berita Terkait
-
Deal Politik, Satu Jam Obrolan Khusus Jokowi dan Surya Paloh di Istana Merdeka
-
CEK FAKTA: Keputusan dari Presiden Jokowi, Ferdy Sambo akan Segera Ditembak Mati
-
Ridwan Kamil ke Edy Rahmayadi: Cocok Jadi Presiden, Ada Kerut
-
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Demokrat: Anies Komit Dengan Janji, Lihat Saja Di Jakarta
-
Mahfud MD Sebut Tak Ada Agenda Di Istana Presiden Hari Ini, Isu Reshuffle Di Rabu Pon Tak Terbukti?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama