Suara.com - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto tegas menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto salah alamat usai menghubung-hubungkan desakan Komisi VII mencopot Kepala Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dengan imbas dari Pemilu sistem proporsional terbuka.
Sugeng justru mempertanyaakn maksud pernyataan Sekjen PDI Perjuangan itu.
"Itu lah, salah alamat dong, urusan apa kita dengan terbuka, kan hanya karena PDIP menggugat ke MK. Kok BRIN urusannya apa? Nggak ada itu. Salah alamat," kata Sugeng di NasDem Tower, Jumat (3/2/2023).
Ketua DPP NasDem ini juga mengkritik pernyataan Hasto lainnya menyoal anggatan BRIN yang disebut digunakan untuk kepentingan elektoral. Sugeng membantah pernyataan tersebut.
"Tetapi saya mengkritik apa yang disampaikan Sekretaris PDIP saudara Hasto. Seolah-olah bahwa selama ini DPR sengaja menggunakan dana BRIN untuk kepentingan elektoral. Itu salah besar, tidak ada!" kata Sugeng.
"Itu toh kalau ada yang namanya elektoral yang dibawa, itu bukan elektoral, itu adalah sosialisasi hasil-hasil riset," kata Sugeng.
Sugeng meminta agar Hasto tidak memutarbaoikam fakta yang ada. Ia tidak ingin Hasto kemudian malah terkesan melwmpar bola panas ke Komisi VII DPR perihal desakan mencopot kepala BRIN.
"Sekali lagi, itu persepsi yang salah dan itu sengaja memutarbalikkan. Itu ngawur, catat. Kalian boleh catat, Komisi VII mengomentari pendapat itu, pendapat yang ngawur karena itu mau melempar kotoran kembali ke DPR, seolah-olah mau pakai uang untuk kepentingan elektoral. Sama sekali tidak," kata Sugeng.
Pernyataan Hasto
Baca Juga: Kepala BRIN Didesak Komisi VII DPR RI untuk Dicopot, Anak Buah: Upaya Perubahan yang Berhasil
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai desakan dari Komisi VII DPR RI untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko adalah imbas dari adanya sistem pemilu proporsional terbuka.
Hasto mengungkapkan kalau desakan itu sudah sampai ke telinga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
"Ya, sudah (bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengklaim selama ini banyak program atau kinerja BRIN yang dianggap positif. Hal itu menurutnya, belum sepenuhnya juga terpublikasi ke publik.
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," tuturnya.
Sementara itu, ia mengatakan PDIP sendiri sudah menugaskan fraksinya di DPR RI untuk mengkomunikasikan soal adanya desakan mundur Kepala BRIN.
Berita Terkait
-
PDIP Sebut Ogah Koalisi dengan Partai yang Hobi Impor, Elite NasDem Beri Balasan
-
BRIN Jelaskan Penutupan Kantor Cabang Pasuruan
-
Komisi VII DPR RI Desak Kepala BRIN Dicopot, Hasto PDIP Tuding Pemilu Terbuka Jadi Penyebab
-
Kepala BRIN Didesak Komisi VII DPR RI untuk Dicopot, Anak Buah: Upaya Perubahan yang Berhasil
-
PDIP Disebut-sebut Sudah Menjaring Lima Nama Capres, Sekjen Hasto Kristiyanto: Tidak Benar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem Besok, Pramono Anung Kebut Pengerukan Kali dan Modifikasi Cuaca
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati
-
KUHP Bukan Kitab Suci, Wamen Hukum Siap Pasang Badan Jelaskan Pasal yang Digugat ke MK