Dicopot Dari Posisi Ketua DPW DKI, Anak Haji Lulung Pilih Mundur Dari PPP

Suara.com - Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana mengundurkan diri dari partainya. Hal ini dilakukan tak lama setelah dirinya dicopot sebagai Ketua DPW PPP DKI bulan lalu.

Anak Politisi PPP senior, Abraham Lunggana alias Haji Lulung ini mengaku sudah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP DKI.

"Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP PPP sejak 3 Februari kemarin. Saya menyatakan pamit dan undur diri dari partai PPP," ujar Guruh kepada wartawan, Senin (6/1/2023).

Kendati demikian, dalam keterangannya Guruh tak merinci apakah pengunduran dirinya berkaitan dengan dicopotnya ia dari jabatan Ketua DPW PPP DKI atau tidak. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada rekannya di kepengurusan DPW PPP DKI atas kerja selama ini.

"Saya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam khidmah yang sudah bersama dilakukan selama sekitar sembilan bulan saya menjadi Ketua DPW PPP DKI," ucapnya.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, dan pengurus DPP PPP lainnya.

"Semoga silaturrahmi dan persaudaraan di antara kita tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono belakangan ini menuai kecaman dari anggotanya di Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guruh Tirta Lunggana dari Ketua DPW PPP DKI, Mardiono juga disebut memecat sejumlah ulama.

Hal ini disampaikan oleh Politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah. Ia mengatakan, selain menabrak AD/ART Partai, keputusan Plt Ketua Umum (Ketum) Muhamad Mardiono mencopot anak Almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.

Baca Juga: Arsul Sani PPP Akui Masih Ada Kelompok yang Gencar Gaungkan Penundaan Pemilu

Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.

Bahkan, alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.

"Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan," ujar Maman.

Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang juga putra Wakil Menteri Agama.

Mereka, disebut Maman sebagai tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke PPP.

“Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua,” jelas Maman.

"Saya enggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua?, apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana,” katanya memungkasi.