Suara.com - Kelompok ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Demonstrasi ini menuntut pembatalan rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Mereka bakal membawa massa yang lebih banyak lagi dari aksi sebelumnya.
Hal ini dikatakan oleh Humas Predator, Avfid untuk merespons Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo yang dianggap telah ingkar janji. Pasalnya, Syafrin tidak jadi menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang berisi soal ERP dari DPRD DKI.
"Kami siap turun ke jalan, Predator Jilid 3 dengan mengajak elemen gerakan rakyat di luar ojol, seperti buruh dan lainnya," ujar Avfid saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).
Aksi demo tolak ERP sudah dua kali dilakukan oleh Predator, yakni pada 25 Januari lalu di Gedung DPRD DKI dan 8 Februari 2023 di Balai Kota Jakarta.
Karena itu, ia meminta Syafrin menepati janjinya untuk menarik Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang kini tengah dibahas di DPRD DKI seperti yang disampaikan saat unjuk rasa terakhir.
"Kami punya bukti yang kuat terkait pernyataan Kadishub Syafrin di atas mobil komando yang disaksikan ribuan driver online yang merekam pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ujarnya.
"Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan ucapan yang disampaikan Kadishub untuk menarik Raperda ERP," katanya menambahkan.
Mengenai rencana ke depannya, ia menyatakan pihaknya tetap tak mau terlibat berdiskusi dengan Pemprov DKI. Predator disebutnya tak mau berkompromi dan hanya ingin ERP dibatalkan.
Baca Juga: Polemik Wacana ERP: Didemo Ojol sampai Bikin Kadishub DKI Mikir Dua Kali
"Kami tetap teguh pada pendirian bahwa kami menolak dengan tegas dan lugas ERP tanpa kompromi dan mediasi," kata dia.
Soal tanggal demo jilid 3, ia belum bisa memastikan waktunya. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Nanti dikabarin lagi kalau kami mau demo lagi. Sekarang masih menunggu rapat perangkat aksi," pungkasnya.
Batal Tarik Raperda
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan tak menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Draf regulasi ini berisi rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Saat berbagai komunitas ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa menolak ERP di Balai Kota DKI pekan lalu, Syafrin sempat menyatakan ingin menarik Raperda tersebut agar bisa dikaji ulang. Namun, kini ia menyatakan tak melakukan penarikan dan lebih memilih membahasnya dengan DPRD DKI.
Berita Terkait
-
Dishub DKI Kaji Lagi Raperda dengan DPRD tentang Jalan Berbayar di Jakarta
-
Nyatakan Tak Tarik Raperda Soal Jalan Berbayar, Kadishub DKI Ingkar Janji ke Ojol?
-
Kadishub Bilang Mau Tarik Raperda Soal ERP, DPRD DKI: Belum Ada Pengajuan
-
Polemik Wacana ERP: Didemo Ojol sampai Bikin Kadishub DKI Mikir Dua Kali
-
Anulir Pernyataan Sendiri, Kadishub DKI Nyatakan Ojol Tidak Terkena Aturan ERP Saat Diterapkan
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Belfast Membara! Kerusuhan Anti-Imigran Meledak, Rumah dan Bus Dibakar Massa
-
Jabatan Kapolri Kini Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden, Ini Bunyi Pasal Terbaru UU Polri
-
Kantongi 5 Alat Bukti, Bareskrim Polri Jerat Founder PT DSI Sebagai Tersangka Baru
-
Nama Pimpinan Masuk Polemik Kasus BGN, KPK Klarifikasi Yayasan Fitroh Tak Terkait Dapur MBG
-
Nama Fitroh Disebut Masuk BAP Kasus MBG, KPK Tegaskan Pimpinannya Tak Kenal Sony Sonjaya
-
Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG
-
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
-
Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Dulu Pak Jokowi Jarang Lawatan Juga Disalahkan
-
BTN JAKIM 2026 Hadirkan Race Expo di Balai Kartini dengan Promo Menarik dan Brand Ternama
-
Pemerintah Persilakan Kejagung Usut Siapapun Terlibat Korupsi BGN, Tak Peduli Jabatannya