Suara.com - Sebanyak 5 (lima) golongan peserta BPJS Kesehatan ditetapkan tidak dapat naik kelas perawatan di Rumah Sakit. Hal ini dilandasi adanya aturan baru yang wajib dipahami seluruh peserta BPJS Kesehatan khususnya kelas 3.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas 3 ditetapkan tak dapat naik kelas perawatan. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan aturan itu telah lama berlaku.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang berlaku pada 9 Januari 2023. Pasal 48 Permenkes No. 3/2023 itu menegaskan bahwa peserta yang menginginkan rawat inap lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya.
Pasal 48 ayat (1) tersebut berbunyi: "Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya dapat meningkatkan kelas perawatan dengan membayar selisih biaya, termasuk rawat jalan eksekutif."
Meski dengan adanya kebijakan pembayaran selisih biaya, tetap ada peserta BPJS yang tidak bisa naik kelas. Berikut daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas.
1. Peserta Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (yang dibayar oleh Pemerintah)
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas 3
3. Peserta Bukan Pekerja Kelas 3
4. Peserta yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
5. Peserta Pekerja Penerima Upah yang Mengalami PHK dan Anggota Keluarganya
Syarat Pindah Kelas BPJS Kesehatan
Berkaitan dengan syarat pindah kelas BPJS Kesehatan, peserta cukup menunjukkan Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu BPJS Kesehatan, mengisi Formulir FDIP yang dapat diperoleh peserta di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, dan pastikan peserta tidak memiliki tunggakan iuran.
Cara pindah kelasnya yakni dengan mendownload aplikasi JKN Mobile di HP. Kemudian buat akun dan masuk ke menu “Ubah Data Peserta” dan lakukan pemindahan kelas. Setelah itu klik “Simpan”
Kebijakan Kelas 1, 2, 3 Rawat Inap Dihapuskan
Selain itu, ada pula kebijakan sistem kelas 1, 2, dan 3 rawat inap bagi para peserta BPJS Kesehatan akan dihapus secara bertahap. Penghapusan ini dilakukan sejak 2023 hingga 2025. Peserta pun akan menikmati kelas standar rawat inap (KRIS).
Adanya kebijakan tersebut mewajibkan ruang rawat inap di setiap rumah sakit harus menyesuaikan 12 kriteria KRIS. Contohnya yakni jumlah tempat tidur maksimal 4 (empat) buah untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selain itu, satu tempat ruang rawat inap memiliki satu kamar mandi dalam. Suhu ruangan pun dijaga agar tak lebih dari 26 derajat celcius. Penerapan kebijakan ini tak mengubah tarif iuran BPJS Kesehatan bagi para pesertanya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
Kutuk Keras RUU Kesehatan, SPAI FSPMI: Akan Cederai Perjuangan Pekerja
-
Aturan BPJS Kesehatan Terbaru, Kategori Kelas Dihapus? Ini Tarif dan Penjelasannya
-
Deretan Peraturan Baru Usai Kelas BPJS Kesehatan Dihapus: Jadi Kelas Standar
-
Kelas 1,2,3 Dihapus, Iuran BPJS Kesehatan 2023 Naik? Cek Tarif Terbaru
-
Masuki Tahun ke 10, BPJS Kesehatan Siap Tingkatkan Layanan Kesehatan untuk Masyarakat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!