Suara.com - Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi pasang badan buat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pernyataan soal ibu-ibu pengajian. Bamusi menilai Megawati sebenarnya tidak melarang ibu-ibu untuk pergi ke pengajian.
Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Faozan Amar, mengatakan, apa yang disampaikan Megawati dalam pidatonya beberapa waktu lalu harus dilihat secara utuh. Menurutnya, Megawati hanya mengajak ibu-ibu agar lebih peduli terhadap anaknya agar tak alami stunting.
"Ibu Megawati sama sekali tidak melarang Ibu-ibu ikut pengajian karena beliau sendiri juga ikut, tapi mengajak ibu-ibu agar lebih peduli terhadap anak-anaknya jangan sampai mengalami stunting," kata Faozan kepada wartawan, Jumat (24/2/2023).
"Sebab ibu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya hancur maka negara akan hancur," sambungnya.
Faozan menyebut, memang terkadang manusia terjebak rutinitas praktis tapi lupa berpikir strategis. Menurutnya, memang ikut pengajian sangat penting, tapi mendidik anak agar sehat dan berprestasi juga tak kalah penting.
"Ikut pengajian itu penting tapi menyiapkan dan mendidik anak agar menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas, jauh lebih penting," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengklaim, jika didengar secara komprehensif pidato Megawati, maka akan diperoleh pemahaman yang utuh tentang pentingnya menyiapkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani.
"Untuk masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan ajaran Alquran yang melarang kepada umat manusia meninggalkan generasi yang lemah," pungkasnya.
Dilaporkan ke Komnas Perempuan
Baca Juga: Bamusi PDIP Sebut Video Megawati Soal Ibu-ibu Pengajian Dipotong: Beliau Juga Sering Ikut
Gara-gara pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal ibu-ibu pengajian yang dikaitkan dengan pemicu penelantaran anak karena tak mampu atur rumah tangga, kini konsekuensinya berbuntut panjang.
Mantan presiden perempuan pertama di Indonesia itu dilaporkan ke Komnas Perempuan.
Menurut Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM Tri Wahyu pernyataan Megawati Soekarnoputri itu sangat berlebihan.
Ia bersama Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Ketum PDI Perjuangan itu ke Komnas Perempuan.
Dalam surat itu ia meminta Komnas Perempuan secara kelembagaan mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender yang ada dalam pernyataan Megawati.
Ia berharap kesimpulan kajian Komnas Perempuan dapat dipublikasi bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023 mendatang.
Berita Terkait
-
Bamusi PDIP Sebut Video Megawati Soal Ibu-ibu Pengajian Dipotong: Beliau Juga Sering Ikut
-
Kata Hasto PDIP soal 'Ibu-ibu Pengajian' yang Bikin Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan
-
Beri Pengarahan ke Kader Perempuan, Megawati Bicara soal Survei PDIP di Atas: Itu Dinamis, Tetap Harus Turun ke Bawah
-
Gaduh Ucapan Megawati Singgung Ibu-ibu Pengajian: Dilaporkan ke Komnas Perempuan, PDIP Pasang Badan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu