Suara.com - Rafael Alun memutuskan untuk mengundurkan diri dari ASN Ditjen Pajak Kemenkeu usai putranya yang bernama terjerat kasus penganiayaan atas korban bernama David hingga koma.
Namun, pengunduran diri seorang ASN atau PNS tidak bisa dilakukan begitu saja karena ada konsekuensinya. Terlebih lagi jika yang mengajukan pengunduran diri sedang terlibat masalah atau sedang dalam proses pemeriksaan.
Lantas, apa konsekuensi jika PNS mundur? Untuk selengkapnya, berikut ini ulasan mengenai konsekuensi jika PNS mundur yang perlu diketahui yang dilansir dari berbagai sumber.
Ini Konsekuensi Jika PNS mundur
Merujuk dari Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) No 3 Th 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS, jika ada PNS yang mengundurkan diri seperti yang dilakukan Rafael Alun, maka itu disebut sebagai jenis pemberhentian atas permintaan sendiri.
Adapun tata caranya yang harus dilakukan bagi PNS yang ingin mengajukan pengundurkan diri telah tertuang dalam Pasal 6 huruf a, yang isinya sebagai berikut:
"Permohonan berhenti sebagai PNS/Calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB (pejabat yang berwenang) secara hierarki."
Akan tetapi, sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang mengundurkan diri tetap wajib menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Apabila tidak menjalankannya, maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika keputusan telah keluar, PNS yang mengundurkan diri akan diberhentikan secara hormat sebagai PNS.
Baca Juga: Tak Berkaca Dari Kasus Gayus Tambunan, Sikap KPK Tangani LHKPN Rafael Alun Disorot Pakar TPPU
Namun pengajuan pengunduran diri yang diajukan oleh PNS tidak selalu diterima. Itu artinya, pengunduran diri dari PNS juga bisa ditunda maupun ditolak. Berdasarkan Peraturan BKN No 3 Th 2020 pasal 5, pengunduran diri dari PNS dapat ditolak, apabila:
1. Sedang menjalani proses peradilan atas dugaan melakukan tindak pidana kejahatan
2. Terikat kewajiban bekerja di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang, karena diduga telah melakukan pelanggaran disiplin
4. Sedang mengajukan upaya banding administratif usai dijatuhi hukuman disiplin dengan melakukan pemberhentian secara hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri
Jika diambil kesimpulan dari keterangan di atas, konsekuensi jika PNS mundur yaitu harus menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang.
Berita Terkait
-
Usaha Kuliner Istri Rafael Alun Trisambodo Banjir Ulasan Negatif usai Sang Anak Terkena Kasus Penganiayaan
-
Ayahnya Pejabat Penting di Ditjen Pajak, IPK Mario Dandy Saat Kuliah Ternyata Hanya 1,03
-
Mahfud MD Tentang Laporan Harta Ayah Mario Dandy Satriyo Si Penganiaya: Sikap Menko Polhukam Jelas, Diproses Hukum Tanpa Pandang Bulu
-
Tegas!! Sri Mulyani Minta Club Moge Pegawai Pajak Belasting Rijder Dibubarkan
-
Tak Berkaca Dari Kasus Gayus Tambunan, Sikap KPK Tangani LHKPN Rafael Alun Disorot Pakar TPPU
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim