Bisakah Limbah Sawit Jadi Solusi Ekonomi Hijau, Guru Besar IPB Bilang Begini

Suara.com - Limbah kelapa sawit selama ini lebih sering dipandang sebagai masalah lingkungan. Namun, sejumlah peneliti dan pelaku industri melihatnya dari sudut berbeda: sebagai peluang ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Seperti dikutip dari ANTARA, IPB University menyebut limbah sawit memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah, mulai dari energi terbarukan hingga bahan baku industri ramah lingkungan.

Dengan produksi sawit Indonesia yang sangat besar, ketersediaan limbah pun melimpah—membuka peluang bagi pengembangan ekonomi sirkular.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Yanto Santosa, menilai kunci utamanya ada pada pengelolaan.

“Limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, optimalisasi limbah sawit bisa memberikan manfaat berlapis: meningkatkan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja baru, hingga mendukung transisi menuju energi bersih.

Dalam kerangka ini, industri sawit kerap diposisikan sebagai contoh konsep zero waste, di mana hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan.

Namun, narasi “tanpa limbah” ini tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Dalam praktiknya, sebagian produk sampingan sawit masih dikategorikan sebagai limbah dalam regulasi lingkungan, bahkan ada yang masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Klasifikasi ini membuat proses pemanfaatannya menjadi lebih rumit dan mahal.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai penyebutan “limbah” itu sendiri perlu ditinjau ulang.

Baca Juga: Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional

“Yang ada sebenarnya produk utama dan produk sampingan. Semua berasal dari bahan organik dan punya nilai ekonomi,” katanya.

Ia berargumen bahwa label limbah, terutama B3, justru menjadi hambatan bagi pengembangan industri hilir. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan khusus yang tidak ringan, sehingga memperlambat inovasi dan komersialisasi produk turunan sawit.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan memainkan peran lebih aktif dalam menjembatani kepentingan lingkungan dan ekonomi. Kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan lembaga riset disebut penting untuk mendorong inovasi teknologi pengolahan limbah.

"Padahal, apanya yang B3 karena semua adalah dari bahan organik," ujarnya.

Dia menyatakan jika peraturan lingkungan tersebut dikoreksi maka industri pemanfaatan produk sampingan/ikutan kelapa sawit akan berkembang pesat dan menghasilkan banyak produk bernilai tambah tinggi sehingga memberi dampak positif terhadap ekonomi nasional seperti meningkatkan devisa dan pembukaan lapangan kerja.

"Selain itu, perhitungan emisi (carbon footprint) produk dari sawit akan semakin rendah (low carbon) sehingga industri sawit secara keseluruhan merupakan produk low carbon yang renewable," katanya.