Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keputusan tata ulang zona depo Pertamina pasca kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara (Jakut) akan ditentukan sore ini. Erick menyampaikan BUMN akan menggelar rapat dengan pihak Pertamina.
"Nanti sore. Saya nanti sama Pertamina ada rapat jam 4 ya mengenai Plumpang," kata Erick kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (6/3/2023).
Erick menyebut sebelumnya BUMN juga sudah rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai rencana tata ulang zona depo Pertamina.
"Kan kemarin sudah rapat sama Gubernur DKI ada Pak Menko nah hasil rapat kemarin masing-masing institusi mem-follow up ke masing-masing instititusi dulu," jelas dia.
Sebelumnya, Erick menyebut pihaknya bakal melakukan tata ulang objek vital nasional agar kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara tak terulang kembali.
Menurutnya, kawasan-kawasan kilang hingga yang lainnya harus memperhatikan batas aman dari pemukiman warga.
Hal itu disampaikan Erick usai melakukan peninjauan langsung bersama Wapres Maruf Amin ke pemukiman warga yang terdampak paling parah kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yakni Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Erick mengklaim, bahwa dia sudah mewanti-wanti ke seluruh BUMN agar kilang minyak dan sebagainya harus ada batas titik aman dari masyarakat.
"Jadi memang sejak awal kami sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk seperti yang saya tinjau di Sumsel itu pun buffer antara titik kemanan dan tentu titik dari masyarakat itu masih terlalu dekat," kata Erick.
Baca Juga: Nestapa Korban Kebakaran Maut Depo Pertamina, Nur Laila Masih Menanti Suami yang Hilang: Pulanglah
Menurutnya, penting untuk dilakukan penataan ulang, mengingat agar ada batas aman antaran objek vital tersebut dengan pemukiman warga.
"Nah inilah yang mau kami zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk. Supaya batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal," tuturnya.
Berita Terkait
-
Nestapa Korban Kebakaran Maut Depo Pertamina, Nur Laila Masih Menanti Suami yang Hilang: Pulanglah
-
Kebakaran Telan Banyak Nyawa Warga karena Sasar Pemukiman, Opsi Relokasi Depo Pertamina Plumpang Dianggap Tepat
-
Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Komisi VII DPR RI Segera Panggil Direksi Pertamina
-
Perang Mulut Parpol Soal IMB Era Anies Buntut Kebakaran Depo Plumpang
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Donald Trump Bisa 'Dimakzulkan' Gegara Jeffrey Epstein?
-
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri dan Perusahaan yang Tidak Aktif
-
Jalur Wisata Pusuk Sembalun Tertutup Longsor, Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Pembersihan
-
BMKG: Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Diprakirakan Hujan Sepanjang Hari
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi