Suara.com - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) menyisakan persoalan panjang yang belum terpecahkan.
Api yang mengamuk di dekat tangki penyimpanan BBM itu menyambar ke permukiman warga di tanah Merah yang hanya berjarak semeter dari dinding depo.
Berdasarkan data terbaru dari Posko Tanggap Darurat koramil di Rawasari Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada 5 Maret 2023, ada sebanyak 19 orang meninggal dunia, lima di antaranya adalah anak-anak.
Presiden Jokowi menegaskan permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh dijadikan tempat tinggal karena masuk zona berbahaya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari jalan keluar untuk pemukiman pengganti bagi warga.
"Ini zona bahaya, tidak bisa ditinggali. Tetapi harus ada solusinya. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," kata Jokowi, Minggu (5/2/2023).
IMB dari Anies
Terungkap bahwa tanah yang ditempati oleh para korban sebenarnya merupakan tanah milik PT Pertamina. Namun warga diberikan Izin Mendirikan Bangunan pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pemberian IMB itu dilakukan Anies pada 16 Oktober 2021. Ia menyebut IMB yang diberikan bukan perorang melainkan per kawasan.
Baca Juga: Kembali Diungkit Jokowi, Nyaris Dua Juta Warga Indonesia Lebih Senang Berobat ke Luar Negeri
"Izin Mendirikan Bangunan sebagai satu kawasan. Bukan diberikan per bangunan tapi per RT. Ini pertama kali di Indonesia IMB berbentuk kawasan," kata Anies di Kampung Tanah Merah, Koja.
Kala itu, Anies mengklaim dikeluarkannya IMB menjadi solusi untuk warga sekitar yang sulit mendirikan bangunan.
Janji Kampanye Kontroversial
Program IMB ini menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu. Ia menjanjikan akan membebaskan lahan warga Tanah Merah yang bersengketa dengan PT Pertamina.
Janji politik tersebut pernah ditentang keras oleh rivalnya di Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok menegaskan bahwa warga di Tanah Merah tak bisa ditolong karena menempati wilayah berbahaya dekat Depo Pertamina. Terlebih tanah tersebut juga milik PT Pertamina.
Berita Terkait
-
Kebakaran Telan Banyak Nyawa, Erick Thohir Bakal Tentukan Nasib Depo Pertamina Plumpang Sore Ini
-
Kembali Diungkit Jokowi, Nyaris Dua Juta Warga Indonesia Lebih Senang Berobat ke Luar Negeri
-
Nestapa Korban Kebakaran Maut Depo Pertamina, Nur Laila Masih Menanti Suami yang Hilang: Pulanglah
-
Hati Laila Belum Bisa Tenang di Posko Pengungsian, Sang Suami Belum Juga Kembali Pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang
-
Sebut Partai Oposisi di DPR Memble, Fahri Hamzah: Masa Saya yang Harus Kritik Jokowi
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas