Suara.com - Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (10/3/2023) menjadi sasaran aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh.
Dalam aksinya, para pendemo menuntut 4 poin yakni mendesak agar segera dibentuknya Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia.
Lalu, Partai Buruh juga meminta untuk mencopot Dirjen Pajak, kemudian melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak.
"Kami juga mendorong agar segera dibentuknya Undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Jumat.
Empat poin tuntutan itu disampaikan para pendemo menyusul terbongkarnya rekening gendut milik eks pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Said Iqbal juga mengatakan, yang mendorong pihaknya dalam aksi demonstrasi pada hari ini, yakni tentang gaya hidup pejabat pajak yang terkesan menari di atas penderitaan rakyat.
Mereka bergelimangan harta sementara rakyat kecil yang upahnya dipotong pajak, masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Upah buruh murah karena Ombibus Law Cipta Kerja, dan petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," kata Said Iqbal.
"Ini tidak menunjukan rasa empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat," imbunya.
Baca Juga: Sembunyikan Duit Puluhan Miliar, Brankas Rahasia Rafael Alun di Bank BUMN Akhirnya Terbongkar!
Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Ditjen Pajak macet panjang akibat kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, dan massa yang melakukan salat Jumat di depan mobil komando.
Berita Terkait
-
Sembunyikan Duit Puluhan Miliar, Brankas Rahasia Rafael Alun di Bank BUMN Akhirnya Terbongkar!
-
Paradoks Rafael Alun Trisambodo, Pejabat Pajak Tapi Ngemplang Pajak
-
Mengingat Modus Gayus Tambunan dan Angin Prayitno, Rafael Alun Bakal Bernasib Sama?
-
Bawa 4 Tuntutan, Partai Buruh Bakal Geruduk Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu Besok
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!