Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan pidato politiknya pada Selasa (14/3/2023) di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pidato politiknya, AHY membahas sejumlah isu penting serta menyampaikan kritikan pada pemerintahan.
Salah satu yang jadi sorotan adalah ketika AHY menyampaikan kekhawatiran jika Pemilu 2024 ditunda. Simak 'nyanyian" AHY kritik pemerintah dalam pidato politiknya berikut ini.
1. Program Presiden Jokowi Grasa Grusu
AHY menyampaikan kritik terhadap kebijakan tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat milik Presiden Jokowi, salah satunya program food estate yang selama ini digembar-gemborkan. Dia menyebut banyak pihak mengkritik kebijakan food estate karena dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan sehingga mengabaikan faktor ekonomi dan sosial.
"Kami cermati tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, banyak program pemerintah yang dilakukan (dengan) grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
2. Sentil Utang Negara 8 Tahun Terakhir & Utang BUMN
AHY juga menyingung persoalan utang negara yang disebutnya dalam 8 tahun terakhir mengalami kenaikan 3 kali lipat. Dia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menutupi dengan dalih rasio utang negara masih aman.
"Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," ucap AHY.
Selain itu AHY mengungkap soal utang BUMN yang disebutnya juga makin menggunung. "Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 Triliun," lanjutnya.
Baca Juga: Apa Itu Banana Republik? Disebut AHY Bisa Jadi Situasi di Indonesia
3. Khawatir Pemilu Ditunda
AHY mengaku khawatir jika Indonesia akan menjadi 'Banana Republik' jika Pemilu 2024 ditunda dan seluruh jabatan diisi tidak melalui pemilu yang demokratis. Banana republik adalah istilah untuk negara kecil yang biasanya sangat miskin dengan banyak pihak korupsi karena pemerintah mengatur negara sangat buruk.
Awalnya AHY menyampaikan jika seluruh rakyat yang ditemuinya ketika safari politik menolak penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan kalau pun penundaan pemilu dilakukan, maka jabatan negara seperti presiden akan dijabat oleh Plt atau pelaksana tugas.
Atas dasar itu, AHY khawatir Indonesia di mata dunia akan dilihat sebagai Banana Republik. "Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ucap suami Annisa Pohan ini.
4. Kritik Pengelolaan Pajak
AHY juga mengkritisi persoalan pajak di Indonesia yang sangat rawan disalahgunakan. Dia menuturkan akibat dari pengelolaan pajak yang tidak baik itu dapat menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Berita Terkait
-
Apa Itu Banana Republik? Disebut AHY Bisa Jadi Situasi di Indonesia
-
Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi Bersama Usung Anies Baswedan, Mulai Labil Mau Berubah Haluan?
-
Luhut Temui Surya Paloh di Kadang NasDem, Partai Demokrat Singgung Gangguan Koalisi
-
Sebelum Pidato Sempat Minta Doa Pada Anies, AHY Menyoroti Hutang Luar Negeri Indonesia
-
Pidato AHY Jadi Sorotan, Bahas tentang Plt Presiden jika Penundaan Pemilu Benar-Benar Dilaksanakan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian