Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan pidato politiknya pada Selasa (14/3/2023) di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pidato politiknya, AHY membahas sejumlah isu penting serta menyampaikan kritikan pada pemerintahan.
Salah satu yang jadi sorotan adalah ketika AHY menyampaikan kekhawatiran jika Pemilu 2024 ditunda. Simak 'nyanyian" AHY kritik pemerintah dalam pidato politiknya berikut ini.
1. Program Presiden Jokowi Grasa Grusu
AHY menyampaikan kritik terhadap kebijakan tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat milik Presiden Jokowi, salah satunya program food estate yang selama ini digembar-gemborkan. Dia menyebut banyak pihak mengkritik kebijakan food estate karena dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan sehingga mengabaikan faktor ekonomi dan sosial.
"Kami cermati tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, banyak program pemerintah yang dilakukan (dengan) grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
2. Sentil Utang Negara 8 Tahun Terakhir & Utang BUMN
AHY juga menyingung persoalan utang negara yang disebutnya dalam 8 tahun terakhir mengalami kenaikan 3 kali lipat. Dia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menutupi dengan dalih rasio utang negara masih aman.
"Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," ucap AHY.
Selain itu AHY mengungkap soal utang BUMN yang disebutnya juga makin menggunung. "Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 Triliun," lanjutnya.
Baca Juga: Apa Itu Banana Republik? Disebut AHY Bisa Jadi Situasi di Indonesia
3. Khawatir Pemilu Ditunda
AHY mengaku khawatir jika Indonesia akan menjadi 'Banana Republik' jika Pemilu 2024 ditunda dan seluruh jabatan diisi tidak melalui pemilu yang demokratis. Banana republik adalah istilah untuk negara kecil yang biasanya sangat miskin dengan banyak pihak korupsi karena pemerintah mengatur negara sangat buruk.
Awalnya AHY menyampaikan jika seluruh rakyat yang ditemuinya ketika safari politik menolak penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan kalau pun penundaan pemilu dilakukan, maka jabatan negara seperti presiden akan dijabat oleh Plt atau pelaksana tugas.
Atas dasar itu, AHY khawatir Indonesia di mata dunia akan dilihat sebagai Banana Republik. "Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ucap suami Annisa Pohan ini.
4. Kritik Pengelolaan Pajak
AHY juga mengkritisi persoalan pajak di Indonesia yang sangat rawan disalahgunakan. Dia menuturkan akibat dari pengelolaan pajak yang tidak baik itu dapat menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Berita Terkait
-
Apa Itu Banana Republik? Disebut AHY Bisa Jadi Situasi di Indonesia
-
Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi Bersama Usung Anies Baswedan, Mulai Labil Mau Berubah Haluan?
-
Luhut Temui Surya Paloh di Kadang NasDem, Partai Demokrat Singgung Gangguan Koalisi
-
Sebelum Pidato Sempat Minta Doa Pada Anies, AHY Menyoroti Hutang Luar Negeri Indonesia
-
Pidato AHY Jadi Sorotan, Bahas tentang Plt Presiden jika Penundaan Pemilu Benar-Benar Dilaksanakan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT