Suara.com - Persatuan Nasional Aktivis atau PENA 98 menyatakan akan mengawal perjuangan puluhan ribu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berstatus nonaparatur sipil negara agar diangkat segera oleh pemerintah menjadi ASN.
Sekjen PENA 98, Adian Napitupulu mengatakan, bahwa adanya kebijakan soal penghapusan tenaga honorer seluruh Indonesia oleh pemerintah akan berdampak pada anggota Satpol PP yang berstatus non-ASN.
"Kemarin sempat terjadi situasi yang agak mengkhawatirkan untuk mereka (Satpol PP), karena mulai 2023 honorer akan dihapus. Kalau itu terjadi, paling tidak sekitar 90.000 Satpol PP saja di luar tenaga honorer lainnya yang mungkin akan masuk pada ketidakjelasan status," kata Adian Napitupulu di Kantor PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
Ia menyampaikan, pihaknya akan memperjuangkan tuntutan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) untuk para Satpol PP tersebut.
Menurutnya, bahkan sudah mengkomunikasikan persoalan ini ke legislator di Komisi II DPR RI.
"Kita sebagai PENA 98 akan berjuang sekeras-kerasnya. Saya sudah komunikasikan ke teman-teman Komisi II (DPR). Pada pimpinannya Bang Junimart. Menpan RB, Deputi V KSP," tuturnya.
Adian menilai, menjadikan Pol PP yang berstatus non-ASN sebagai ASN merupakan hal penting. Pasalnya, mengangkat Pol PP menjadi ASN termaktub dalam undang-undang.
"Kita akan bantu mereka karena kita melihat itu penting. Dari 2014, sudah sembilan tahun UU itu dibuat, maka UU tersebut harus dilaksanakan," kata Adian.
Dia menambahkan, keberadaan Pol PP selama ini dianggap penting. Bahkan telah menjadi ujung tombak di tengah masyarakat.
"Keberadaan mereka dalam banyak peristiwa seringkali menjadi ujung tombak. Termasuk dalam masalah covid kemarin ya, mereka salah satu ujung tombaknya," ujar dia.
Untuk itu, ia mengaku PENA 98 bakal membantu memperjuangkan nasib para Pol PP tersebut. Terutama agar pemerintah memberikan win-win solution misalnya dengar membuat regulasi baru (Undang- Undang atau Keppres) dalam Penyelesalaan Pegawai Non ASN Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berita Terkait
-
Jika Tak Diangkat Jadi ASN Gegara Terdampak Penghapusan Honorer, Puluhan Ribu Satpol PP Ancam Aksi Besar-besaran
-
Terancam Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer, Jokowi hingga Menpan-RB Didesak Angkat Puluhan Ribu Pol PP Jadi ASN
-
Profil Mantan Kasat Pol PP Padang Panjang, Lulusan IPDN Tersangka Perusakan Mobil Dinas yang Kini Mendekam di Penjara
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Perusakan Mobnas Kepala Satpol PP Padang Panjang, Semuanya Ditahan
-
Sunan Kuning Dibubarkan, Tetap Masih Ada PSK di Kota Semarang
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!