Suara.com - Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman mendukung Menko Polhukam Mahfud MD untuk blak-blakan di dalam rapat bersama Komisi III guna membasah soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun diduga di lingkuhan Kemenkeu, pada Rabu (27/3/2023).
"Saya minta dia kalau ini sudah dibuka ya kita dukung, pertanyaan-pertanyaan saya ini maksudnya untuk mendukung dia. Supaya dia buka, untuk membangun Indonesia bersih," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Sebaliknya apabila Mahfud tidak dapat membuka ihwal transaksi ratusan triliun itu, Benny menaruh penilaian bahwa Mahfud sedang bermain politik lewat pernyataannya terkait transaksi ratusan triliun yang diketahui terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Tapi kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia omong maka saya menilai, saya menganggap Pak Mahfud telah bermain politik," kata Benny.
"Untuk apa dia mau ungkapkan itu tapi gak tuntas enggak jelas, ya kan, bikin letupan-letupan begitu saja," sambung Benny.
Menurut Benny, seharusnya jika ada temuan tersebut Mahfud bisa melaporkannya kepada Presiden Jokowi atau DPR RI untuk ditindaklanjuti. Bukan memberikan pernyataan setengah-setengah di publik.
Apalagi jabaan Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Karena itu, menurutnya, menjadi tanda tanya ada maksud politik apabila Mahfud tidak mampu membuka terang-terangan perihal transaksi jumbo yang janggal diduga terjadi Kemenlu itu.
"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu Kemenkeu?" tanya Benny.
Pastikan Hadir
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini sebelumnya memastikan akan hadir dalam rapat membahas transaksi janggal Rp349 triliun diduga di lingkugan Kemenkeu. Kepastian hadir itu menjawab tantangan dari Mahfud MD.
Komisi III DPR akan mengundang Mahfud untuk membahas perihal transaksi tersebut.
"Oh saya datang, pasti saya datang," kata Benny.
Benny memastikan dirinta tidak sekadar hadir. Ia juga akan mendalami langsung perihal transaksi tersebut dengan menanyakannya kepada Mahfud.
"Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewoh pekewoh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu. Jangan ngungkit-ngungkit yang dulu ya kan. Mulailah sekarang ini," ujar Benny.
Benny lantas meminta Mahfud untuk tidak mengalihkan masalah.
Tag
Berita Terkait
-
Petugas Pajak dan Bea Cukai Bikin Citra Pejabat Jelek, Sri Mulyani Kena Sentil Jokowi
-
Siap Hadiri Rapat DPR Bahas Transaksi Janggal Rp349 T, Benny K Harman Bakal Cecar Mahfud MD: Jangan Mencla-mencle!
-
DPR: Larangan Bukber Bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna
-
DPR Ingatkan Kemenhub Agar Mudik Lebaran 2023 Lancar dan Terkendali
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025