Suara.com - Eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak, membantah tudingan yang menyebut dirinya menyalahgunakan wewenang selama menjabat Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna (ATR).
Naufal menyebut aduan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak benar.
Aduan pertama terkait penggunaan uang P3SRS untuk membayar pajak penghasilan (Pph). Naufal mengakui memang hal tersebut benar. Namun, menurutnya Pph itu merupakan beban yang harus dibayarkan dari pendapatan sebagai Ketua P3SRS ATR.
“Gaji utama saya di luar apartemen sudah dibayar pajaknya, kemudian ada tambahan penghasilan dari apartemen yang menyebabkan kurang bayar pajak. Maka dari itu dibayarkan oleh apartemen sebesar Rp 16 juta. Dan karena hal tersebut menimbulkan polemik di apartemem maka uang Rp 16 juta itu sudah dikembalikan ke apartemen,” ujar Naufal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).
Selanjutnya, mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pengurus dan karyawan, Naufal menyebut kebijakan ini berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) dan Rapat Pengurus yang sesuai dengan AD/ART. Namun, karena kembali berpolemik pihaknya mengembalikan THR untuk pengurus itu.
“Di apartemen ada dua keputusan tertinggi yang bisa diambil pertama dalam Rapat Umum Anggota (RUA) dan dalam Rapat Pengurus, itu tercantum pada ADART,” kata Naufal
“Rapat pengurus memutuskan ada THR untuk pengurus dan pengawas tetapi karena berpotensi menjadi polemik maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan,” ucapnya.
Kemudian terkait asuransi kesehatan untuk karyawan dan pengurus, Naufal mengakui adanya penganggaran itu. Namun, ia mengakui tak pernah menggunakannya lantaran punya asuransi di luar yang dibayarkan P3SRS.
“Asuransi di apartemen diberikan kepada semua karyawan, pengurus dan pengawas. Sejak awal sampai hari ini, saya tidak pernah pakai asuransinya. Saya punya asuransi pribadi yang saya bayar sendiri,” tuturnya.
Baca Juga: Bak Pola Panas! Anies vs Jubir Luhut soal Tudingan Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi
Sebelumnya warga mempermasalahkan soal anggaran asuransi ini karena tidak tercantum dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Menurut Naufal hal ini juga tak berdasar karena penganggaran di luar RKAT dan diputuskan lewat rapat pengurus adalah hal yang lumrah selama sudah ada plafon anggarannya.
“Contoh saat pandemi covid mengalami trend kenaikan kasus yang signifikan, kami selaku pengurus memutuskan pasang wastafel, hand sanitizer, bentuk tim tanggap covid, kerjasama dengan ambulan dan lain sebagainya, dan apakah itu ada di RKAT? tidak, tetapi pengurus harus ambil kebijakan," ucapnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan DPRD DKI Jakarta untuk bisa memberikan penjelasan kepada wakil rakyat di jalan Kebon Sirih itu.
“Kita juga telah mengirimkan surat ke Ketua DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi menjelaskan kondisi sebenarnya dan harapannya semua ini menjadi jelas,” pungkasnya.
Ngadu ke Prasetio
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan mengadu ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI, Naufal Firman Yursak pada Senin (27/3/2023).
Berita Terkait
-
Denny Darko Ramal Nasib Anies Baswedan Kurang Beruntung dalam Pilpres 2024, Simak Isi Podcastnya Berikut Ini!
-
Arah Politik Airlangga: Minta Golkar Konsisten Dorong Ketua Umum jadi Capres 2024
-
Bak Pola Panas! Anies vs Jubir Luhut soal Tudingan Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi
-
CEK FAKTA: Jokowi Deklarasikan Gibran dengan Anies Baswedan, Benarkah?
-
Ustadz Abdul Somad: Kita Semua Bayar Pajak Sampai Pegawai Pajak Punya Rubicon
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak