Suara.com - Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali cemas dengan potensi sanksi yang berpeluang dijatuhkan kepada Indonesia usai FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
FIFA secara resmi telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 melalui pernyataan resmi di laman resminya pada Rabu (29/3/2023). Namun, FIFA tidak memberikan alasan pasti mengapa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah.
Dalam pengumuman itu, FIFA hanya menyebut keputusan itu diambil dengan memperhatian perkembangan situasi terkini dan sedikit menyinggung insiden Oktober 2022 lalu.
"Kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuanrumahan kita. Tinggal yang ditunggu tindakan susulan, tentu saya berharap jangan sampai kita kena sanksi berat," kata Zainudin setelah menemui para pemain tim nasional Indonesia U-20, Kamis (30/3/2023).
Zainudin menyinggung bahwa FIFA sebelumnya pernah memberi sanksi kepada Indonesia pada 2015 lalu karena pemerintah dianggap mengintervensi PSSI.
Namun, menurut Zainudin saat ini situasinya berbeda dan ada potensi hukuman yang lebih berat.
"Kita tahu kita tidak bisa, maka tidak bisa main di pertandingan yang diatur oleh FIFA di semua level, dunia maupun Asean. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA match day, negara lain yang yang anggota FIFA juga tidak mungkin datang ke sini. Kita tidak bisa keluar," ujarnya
Lebih lanjut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan dampak dari sanksi yang mungkin diterima Indonesia, yakni pada kompetisi-kompetisi yang dinaungi PSSI.
"Kan ujung kompetisi itu terbentuknya timnas. Kalau timnas tidak bisa berkompetisi, keluar dari event FIFA, tentu kita tidak melakukan pembentukan timnas. Itu yang paling berat buat kita di samping lain-lain," jelasnya.
Baca Juga: Gagal Negosiasi dengan FIFA, Erick Thohir: Kita Harus Tegar dan Tunduk pada Aturan FIFA
"Jadi kita tidak bicara lagi Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia, Mohon doanya," tambahnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Beda Sikap PDIP dan Jokowi Soal Polemik Piala Dunia U-20, Pakar Politik: Cerminkan Belum Sepakat Soal Nama Capres
-
Gagal Negosiasi dengan FIFA, Erick Thohir: Kita Harus Tegar dan Tunduk pada Aturan FIFA
-
Batal Gelar Piala Dunia U-20, Zainudin Amali Khawatir Sanksi Menyeramkan Ini Dijatuhkan FIFA ke Indonesia
-
Bukan Hanya FIFA, Najwa Shihab Juga Sebut Indonesia Terapkan Standar Ganda di Sepak Bola: 'Kita Menutup Mata...'
-
Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia Batal, Shin Tae-yong Tak Tahu Soal Masa Depannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO