Pakar Hukum Tata Negara Sebut Sistem Politik Indonesia Tidak Ramah Perempuan

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai sistem politik Indonesia tidak ramah bagi perempuan, karena sulitnya masuk lingkaran politik bagi perempuan yang tidak menjadi bagian dari elite politik.

"Nggak banyaknya perempuan yang menonjol kecuali kalau dia bagian dari elite politik seperti Mba Puan dan seterusnya, itu memang karena sistem politik kita tidak ramah perempuan," kata Bivitri di acara diskusi yang digelar INFID di Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Dia menilai, saat ini masih sedikit tokoh perempuan yang menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2024.

Jika ada perempuan yang ramai dibahas publik, lanjut Bivitri, perempuan itu hanya dianggap sebagai pendulang suara semata.

"Jadi, kalau ada nama yang masuk, yang dianggapnya itu punya basis massa misalnya Bu Khofifah, dianggapnya Jawa timur itu bisa dipegang, tapi sebenernya enggak ada yang substantif," ujarnya.

Untuk itu, Bivitri menyoroti stigma atas perempuan di politik perlu dibongkar kembali.

Terlebih, dengan adanya stigma pekerjaan domestik yang kerap melekat di perempuan karena konstruksi masyarakat.

Bivitri menegaskan laki-laki dan perempuan hanya berbeda secara jenis kelamin.

Lebih lanjut, Bivitri menilai tidak ada masyarakat yang mempertanyakan kemampuan laki-laki dalam berpolitik, sehingga membuat lingkungan politik Indonesia tidak nyaman bagi perempuan.

Baca Juga: Bukan TNI atau Polisi, Kebebasan Sipil Justru 'Disumbat' Oleh Partai Politik, Kok Bisa?

"Kemudian masyarakat luas melihat kandidat caleg atau capres dia bertanya soal perempuan beli tas mahal atau tidak bisa mengurus anak," katanya.